FIFIA DARA SYAKILLA Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Fakultas Hukum 2025

Skripsi

Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata dan Pasal 11 ayat (1) huruf d Undang Undang Nomor 18 Tahun 2008, setiap pihak yang lalai dalam melaksanakan pengelolaan sampah hingga menimbulkan kerugian kepada orang lain dapat dimintai pertanggungjawaban. Dalam hal ini, pengelola Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) wajib membayar ganti rugi dan memberikan kompensasi kepada Masyarakat yang dirugikan. Namun pada kenyataannya, Masyarakat Gampong Jawa belum mendapatkan ganti rugi sebagaimana mestinya akibat dari dampak negatif pengelolaan TPA yang belum memadai. Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan bentuk kerugian yang dialami oleh masyarakat Gampong Jawa Kota Banda Aceh akibat dari aktivitas TPA, upaya yang dilakukan oleh pihak yang dirugikan akibat perbuatan pengelola TPA, dan pelaksanaan tanggung jawab Pengelola TPA dalam mengatasi kerugian masyarakat. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis empiris. Data dalam penelitian ini menggunakan data primer yang didapatkan dari penelitian lapangan berupa hasil wawancara dengan responden dan informan. Data sekunder yang didapatkan dari penelitian kepustakaan yakni dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku, teks, dan jurnal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat yang tinggal di sekitar Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) mengalami berbagai bentuk kerugian akibat pencemaran lingkungan, terutama gangguan kesehatan yang disebabkan oleh pencemaran udara dan air. Sebagai bentuk upaya penyelesaian, masyarakat telah menyampaikan keluhan kepada pihak berwenang melalui Keuchik, namun tanggapan yang diberikan belum mampu menyelesaikan permasalahan secara efektif. Sementara itu, tanggung jawab pengelola TPA juga belum dijalankan secara optimal. Meskipun telah diterapkan beberapa kebijakan seperti pembebasan retribusi sampah dan pemanfaatan biogas, langkah-langkah tersebut belum cukup untuk mengatasi dampak pencemaran yang terus dirasakan oleh warga sekitar. Disarankan kepada masyarakat agar lebih aktif dalam memperjuangkan hak haknya, termasuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum dengan pendampingan lembaga bantuan hukum. Diharapkan kepada Pemerintah harus memberikan kompensasi yang bersifat restoratif dan berkelanjutan bagi warga terdampak serta meningkatkan pengawasan dalam pengelolaan TPA agar pencemaran dapat diminimalkan. 0 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 154425 2025-04-23 05:10:21 2025-04-23 10:25:17 machine generated