Puan Diva Humaira Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Fakultas Hukum 2025 id Indonesia

Skripsi

Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa informasi dan dokumen elektronik beserta hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah serta perluasan dari alat bukti sesuai dengan Hukum Acara di Indonesia. Selanjutnya, Pasal 26A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengakui alat bukti elektronik sebagai perluasan alat bukti petunjuk. Namun, pada kenyataannya penggunaan alat bukti elektronik dalam tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Banda Aceh masih terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penggunaan alat bukti elektronik dalam proses hukum tindak pidana korupsi, kekuatan pembuktian terhadap pertimbangan hakim dalam putusan serta kendala dalam penggunaannya di Pengadilan Negeri Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Data primer diperoleh melalui penelitian lapangan dengan melakukan wawancara dengan responden dan informan. Data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan dari buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, serta kajian putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan alat bukti elektronik dalam tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Banda Aceh belum optimal. Dari empat perkara yang mengajukan alat bukti elektronik, hanya dua perkara yang dipertimbangkan hakim, karena prosedur hukum yang ketat harus dilalui sering tidak terpenuhi. Kekuatan pembuktian alat bukti elektronik setara dengan alat bukti lainnya, yang dinilai oleh hakim berdasarkan keabsahan, keautentikan, dan relevansinya dengan perkara. Untuk memenuhi ketiga unsur ini, analisis forensik digital oleh ahli yang kompeten menjadi syarat utama. Tanpa analisis tersebut, alat bukti elektronik tidak dapat diterima sebagai alat bukti hukum yang sah dalam persidangan. Adapun kendala penggunaan alat bukti elektronik adalah keterbatasan fasilitas dan tenaga ahli forensik digital di daerah, lamanya proses analisis yang dilalui dan kurangnya pemahaman aparat penegak hukum serta minimnya regulasi yang rinci. Disarankan untuk pengembangan fasilitas laboratorium forensik digital di daerah dan menambah jumlah tenaga ahli yang tersertifikasi, meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum melalui pelatihan forensik digital dan penyempurnaan regulasi teknis terkait alat bukti elektronik. Dengan demikian, efektivitas pembuktian dalam tindak pidana korupsi di era digital dapat meningkat dan mendukung sistem peradilan yang lebih transparan, akurat dan berkeadilan. CORRUPTION IN GOVERNMENT - LAW EVIDENCE (LAW) - CRIMINAL LAW 345.06 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 154399 2025-04-22 21:44:09 2026-02-13 10:58:03 machine generated