Poppy Gysta Firdisa Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Fakultas Hukum 2025

Skripsi

Pemenjaraan terhadap pelaku illegal fishing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) memerlukan perjanjian bilateral antar negara sebagai konsekuensi dari peratifikasian United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982. Pasal 102 Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 yang mengubah Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan mengatur hal yang sama. Namun pada kenyataannya dalam putusan No. 24/Pid.Sus-PRK/2021/PN.Tpg hakim menjatuhkan pidana kurungan pengganti denda terhadap pelaku asing di wilayah ZEE Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana pengganti denda tindak pidana illegal fishing oleh pelaku asing di ZEE Indonesia serta menilai kesesuaian pidana kurungan pengganti denda pada putusan perkara No. 24/Pid.Sus-PRK/2021/PN.Tpg. Untuk menjelaskan permasalahan di atas, skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum dengan bahan hukum primer berupa peraturan perundang undangan dan putusan, bahan hukum sekunder berupa buku dan penelitian terkait artikel serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum yang dikumpulkan melalui studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam penjatuhan hukuman kurungan pengganti denda pada putusan No. 24/Pid.Sus PRK/2021/PN.Tpg didasarkan pada Pasal 30 KUHP tanpa memperhatikan Pasal 102 UU Perikanan yang merupakan Lex Specialis terhadap KUHP. Akibatnya pidana kurungan pengganti denda pada putusan tersebut tidak sejalan dengan Pasal 102 UU Perikanan yang merupakan ratifikasi dari Pasal 73 ayat (3) UNCLOS 1982. Pasal tersebut menegaskan adanya larangan penjatuhan kurungan dalam tindak pidana illegal fishing oleh pelaku asing di ZEE Indonesia. Disarankan kepada hakim untuk tetap mengacu kepada undang-undang yang lebih khusus sebelum dilakukannya perubahan. Namun penelitian ini juga merekomendasikan kepada lembaga legislatif dan eksekutif untuk merubah Pasal 102 UU Perikanan yang pada pokoknya membolehkan pidana kurungan pengganti denda sebagai solusi jika pidana denda tidak mungkin dilaksanakan atau setidak tidaknya mengadakan perjanjian bilateral terhadap negara-negara yang berpotensi melakukan illegal fishing di wilayah ZEE Indonesia. 0 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 153995 2025-04-21 14:19:21 2025-04-21 16:22:25 machine generated