DINDA SAJIDAH Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Fakultas Hukum 2025

Skripsi

Putusan Mahkamah Agung Nomor 104/PID.B/2023/PN.SKL memutus perkara atas terdakwa yang melakukan tindak pidana merusak barang milik orang lain tanpa memiliki hak dan dijatuhi hukuman oleh hakim dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan permasalahannya adalah terdakwa pernah melakukan tindak pidana sebelumnya dan memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap. Sehingga apa yang dituntutkan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak menerapkan isi pasal 486 KUHP dan ketidaksesuaian pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut. Penulisan studi kasus ini bertujuan untuk menjelaskan pertimbangan hakim tentang ketidaksesuaian pertimbangan hakim terhadap Residivis tindak pidana merusak barang milik orang lain tanpa memiliki hak dan menjelaskan ketidaksesuaian dakwaan jaksa penuntut umum yang tidak menghubungkan Pasal 486 terhadap proses peradilan dalam kasus ini. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yakni penelitian hukum yang diperoleh dari bahan kepustakaan, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, buku, jurnal, dan sumber lainya yang berkaitan dengan putusan mahkamah agung Pengadilan Negeri Aceh Singkil No. 104/Pid.B/PN.skl. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa ketidaksesuaian pertimbangan hakim dalam putusan ini yakni dikarenakan belum terungkap fakta di dalam persidangan mengenai terdakwa sebelumnya pernah diadili dan dihukum dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Hakim tidak dapat mempertimbangkan sesuatu jika berdasarkan keterangan terdakwa saja. Melainkan wajib ada bukti yang dilampirkan oleh Jaksa Penuntut Umum berupa petikan putusan terdahulu. Sehingga majelis hakim tidak mempertimbangkan residivis sebagai dasar pemberat hukum dan pertambahan hukuman bagi terdakwa. Dalam perkara nomor: 104/Pid.B/2023/PN. Skl, hakim dan jaksa harus mengaitkan Pasal 406 KUHP dengan Pasal 486 KUHP, karena pelaku telah mengulangi perbuatan pidananya dan diselidiki tindak pidana dan Salinan putusan dari pengadilan. Dalam putusan tersebut Bahwa asas kemanfaatan hukum haruslah dilaksanakan dalam suatu konsep pidana yang dari pidana adalah pembalasan hingga berubah menjadi konsep pidana adalah pendidikan seharusnya berkembang bahwa pemidanaan sesuai dengan asas kemanfaatan itu sendiri agar terciptanya suatu keadilan dalam suatu tindakan tersebut. Saran kepada majelis hakim dan pemerintah dalam hal menyelidiki hingga membuat tuntutan lebih memperhatikan latar belakang dari terdakwa agar berlaku rasa adil antara korban dan terdakwa. Bagi majelis hakim hendaknya dapat mempelajari yurisprudensi mengenai kasus serupa agar putusan kasus ini memiliki nilai keadilan bagi para pihak. Pemerintah harus berusaha meningkatkan moral dan penerapan asas kepastian hukum untuk memberi sanksi dan denda yang sesuai dalam suatu pemidanaan. Lembaga – lembaga swasta harus selalu berkerjasama dengan penguasa untuk memerangi kejahatan kejahatan dalam lingkup masyarakat dengan cara pemberian pidana penjara dan denda sesuai. 0 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 153943 2025-04-21 12:08:39 2025-04-21 15:39:56 machine generated