Muhammad Faza Kamla Alfitra Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Fakultas Hukum 2025 id Indonesia

Skripsi

Pasal 1666 KUH Perdata menjelaskan Hibah merupakan suatu perjanjian dengan mana si penghibah pada waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Dalam Praktiknya terdapat pemberian hibah atas tanah yang didahului oleh perjanjian tambahan mengenai imbalan yang harus dipenuhi penerima hibah, hibah tersebut berlangsung berdasarkan permintaan dari penerima hibah tanpa inisiatif dari pemberi hibah. Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan ketentuan pemberian secara cuma-cuma dalam hibah atas tanah yang harus dipatuhi oleh pemberi hibah dan penerima hibah, menjelaskan akibat hukum dari perjanjian tambahan yang dijanjikan penerima hibah kepada pemberi hibah, dan menjelaskan perjanjian tambahan dalam hibah atas tanah apakah dapat dijadikan dasar pembatalan hibah di pengadilan jika penerima hibah tidak memenuhi perjanjian tambahan yang disepakati. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan yang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang yang terkait, pendekatan kasus yang membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit dan pendekatan konseptual yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dari konsep hukum yang melatar belakanginya. Hasil penelitian menjelaskan bahwa ketentuan pemberian secara cuma-cuma dalam hibah atas tanah dapat merugikan pemberi hibah dalam hal pemberian hibah sebab dijanjikan imbalan oleh penerima hibah. Akibat hukum perjanjian tambahan dalam hibah juga harus mempertimbangkan hak pemberi hibah dalam mendapatkan perlindungan hukum dikarenakan inisiatif pemberian hibah tersebut terdapat pada penerima hibah dan bukan atas keinginan pemberi hibah. Imbalan dalam perjanjian tambahan yang terpisah dengan perjanjian hibah tidak bisa menjadi dasar pembatalan hibah dan hanya mengakibatkan perjanjian tambahannya saja yang batal sehingga merugikan pemberi hibah. Kepada pemerintah perlu mempertimbangkan penguatan regulasi mengenai hibah atas tanah agar mengakomodasi kemungkinan hibah yang diberikan atas permintaan penerima hibah dengan janji imbalan. Kepada pemberi dan penerima hibah dalam pembuatan perjanjian tambahan yang menyertai hibah haruslah dihadapan notaris agar memastikan perjanjian tambahan tersebut tidak merugikan salah satu pihak. Kepada pemerintah disarankan dalam ketentuan hibah mempertimbangkan pencegahan celah hukum yang merugikan, khususnya terkait pencantuman imbalan dalam perjanjian terpisah yang hanya membatalkan perjanjian imbalan tanpa mempengaruhi keabsahan hibah. LEGAL AID - LAW DEEDS 346.043 8 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 153719 2025-04-17 14:31:14 2025-08-14 10:19:54 machine generated