NAZWATUL LUQYANA Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Fakultas Hukum 2025

Skripsi

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam ketentuan Pasal 2 ayat (4) ditentukan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Dalam praktiknya di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh proses Peradilan secara elektronik (E-Court) dalam penyelesaian perkara perceraian belum berjalan sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, dikarenakan dalam persidangannya masih terdapat penundaan persidangan. Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan pelaksanaan sistem E-Court dalam penyelesaian perkara perceraian di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, faktor penghambat pelaksanaan sistem E Court dalam penyelesaian perkara perceraian di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dan upaya mengatasi hambatan dalam pelaksanaan sistem E-Court pada penyelesaian perkara perceraian di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh. Jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis-empiris. Data yang diperlukan berupa data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan dengan cara membaca dan mempelajari buku-buku, jurnal dan literasi lainnya. Data primer diperoleh dari penelitian lapangan dengan cara mewawancarai responden dan informan serta melakukan observasi persidangan. Adapun analisis data dilakukan menggunakan cara analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan sistem E-Court dalam penyelesaian perkara perceraian di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh belum sesuai dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, dikarenakan belum sepenuhnya tata cara beracara di Mahkamah Syar’iyah dilaksanakan dengan sistem E-Court. Adapun E-Filing, E-Payment dan E-Summon telah dilaksanakan sepenuhnya, akan tetapi pada tahap E litigation (persidangan elektronik) hanya proses pengiriman berkas perkara dengan elektronik sedangkan pada agenda sidang pertama, pembuktian dan putusan para pihak tetap hadir dimuka persidangan. Adapun Faktor penghambat dalam pelaksanaanya yaitu Ketidakstabilan Server, kurangnya pemahaman sumber daya manusia, tidak memiliki alamat email, dan ketidakvalidan alamat email penggugat. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut yakni peningkatan kualitas sistem E-Court, perluasan sosialisasi E-Court di perdesaan, publikasi E-Court di media sosial, dan peninjauan verifikasi alamat sebelum pengajuan perkara. Disarankan kepada Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh untuk melakukan seluruh proses beracara di perngadilan secara elekronik (E-Court) guna mewujudkan asas peradilan sederhana,cepat dan biaya ringan. Kepada Mahkamah Agung untuk dapat melakukan evaluasi dan monitoring berkala untuk memastikan efektivitas sistem E-Court dan memberikan solusi atas hambatan yang dihadapi dalam penerapannya. Kepada masyarakat untuk memahami prosedur beracara secara E-Court untuk menghindari hal-hal yang dapat memperlambat proses berperkara serta meningkatkan kesadaran hukum untuk berkolaborasi dengan pihak pengadilan dalam menyelesaikan suatu perkara agar penyelesaian perkara secara E-Court berjalan lebih optimal. 0 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 153433 2025-04-15 16:47:41 2025-04-16 08:45:08 machine generated