Said Muammar Fithra Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Fakultas Hukum Magister Kenotariatan 2025

Theses

TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM MEMBERIKAN PENYULUHAN HUKUM TERHADAP PARA PIHAK ATAS AKTA YANG DIBUATNYA DI KOTA BANDA ACEH Said Muammar Fithra, Ria Fitri, Iskandar A. Gani ABSTRAK Notaris memiliki kewenangan dalam memberikan penyuluhan hukum terhadap akta yang dibuatnya dan menjadi tanggung jawab notaris dalam menjalankan jabatannya, sebagaimana dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e UUJN-P. Dalam prakteknya, masih terdapat notaris yang tidak melaksanakan tanggung jawabnya seperti tidak membacakan isi akta dihadapan para pihak dan saat pelaksanaan penandatanganan akta diwakilkan oleh pegawai notaris, akibatnya akta autentik yang dibuatnya terdegredasi menjadi akta dibawah tangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menjelaskan tanggung jawab notaris dalam memberikan penyuluhan hukum terhadap para pihak di kota Banda Aceh, untuk mengkaji dan menjelaskan akibat hukum tidak dilaksanakannya penyuluhan terhadap pembuatan akta oleh notaris, dan untuk mengidentifikasi dan menganalisis hambatan notaris dalam memberikan penyuluhan hukum kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan akta di Banda Aceh dan mencari solusi untuk mengatasi kendala tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan mengkaji bagaimana notaris mengimplementasi Pasal 15 ayat (2) huruf e UUJN-P dalam memberikan penyuluhan hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan data inti yang didapatkan melalui wawancara Notaris Banda Aceh, Majelis Pengawas Daerah Kota Banda Aceh, Akademisi, dan juga dari bahan hukum berupa buku, artikel, jurnal dan hasil penelitian lainnya yang berkaitan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Hasil penelitian adalah notaris berwenang memberikan penyuluhan hukum dan menjadi tanggungjawab yang harus dilaksanakannya berdasarkan asas kehati-hatian dan asas kecermatan. Jika penyuluhan hukum tidak dilaksanakan dapat menimbulkan akibat hukum berupa kehilangan kekuatan akta autentik sebagai alat bukti yang sempurna dan terdegredasi menjadi akta dibawah tangan. Hambatan yang dihadapi oleh notaris Banda Aceh dalam melakukan penyuluhan hukum terhadap akta yang dibuatnya adalah para penghadap tidak menyetujui klausula-klausula penting yang disarankan notaris untuk dicantumkan dalam akta yang akan dibuat. Saran dari hasil penelitian ini yaitu penguatan pengawasan oleh Majelis Pengawas Notaris Banda Aceh dan peningkatan keterampilan komunikasi notaris agar dapat memberikan penjelasan yang jelas dan komprehensif mengenai pentingnya klausula-klausula tertentu sehingga dapat diterima para penghadap. Kata Kunci: Notaris, Penyuluhan Hukum, Kewenangan Notaris. 0 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 153243 2025-04-15 11:36:14 2025-04-15 12:12:42 machine generated