CHANTIKA ADHA Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Fakultas Hukum 2025

Skripsi

Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 te ntang Hak Cipta (UUHC) melindungi buku dan ciptaan adaptasi termasuk buku elektronik. Upaya digitalisasi koleksi buku perpustakaan termasuk ke dalam kegiatan pengelolaan koleksi dan/atau penyelenggaraan layanan. Pada kenyataannya, UUHC belum memberikan sanksi tegas terhadap pelanggaran hak cipta buku elektronik pada perpustakaan digital, sehingga masih terjadi bentuk pelanggaran seperti pengunggahan buku elektronik tanpa izin pencipta dan pemegang hak cipta. Tujuan skripsi ini adalah untuk mengetahui, menganalisis dan menjelaskan kepastian hukum berkeadilan bagi pelanggaran hak pencipta buku elektronik pada perpustakaan digital secara optimal dalam UUHC serta untuk mengetahui dan menjelaskan upaya yang dapat dilakukan oleh perpustakaan digital dalam mencegah pelanggaran hak cipta buku elektronik. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dengan mengkaji norma hukum positif. Data penelitian melalui penelitian kepustakaan didukung penelitian lapangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis, pendekatan undang-undang, serta pendekatan perbandingan. Cara analisis data secara kualitatif menggunakan analisis deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa UUHC belum optimal memberikan kepastian hukum berkeadilan dalam melindungi hak pencipta buku elektronik pada perpustakaan digital karena tidak memberikan apresiasi karya pencipta dalam hal pengunggahan buku elektronik tanpa izin yang melanggar hak ekonomi pencipta berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf e dalam hal pendistribusian ciptaan atau salinannya dengan ancaman pidana Pasal 113 ayat (3) UUHC, UUHC belum memberikan sanksi tegas untuk pelanggaran yang dilakukan perpustakaan digital sebagai entitas non-komersil. Upaya yang dapat dilakukan perpustakaan digital untuk mencegah pelanggaran hak cipta buku elektronik adalah dengan menerapkan program Public Lending Right (PLR), memperketat kebijakan dengan melakukan perjanjian lisensi dalam pengelolaan perpustakaan digital, serta penerapan teknologi Digital Right Management (DRM). Dari hasil penelitian tersebut disarankan kepada pemerintah memberikan perlindungan yang jelas dalam pembaharuan UUHC untuk buku elektronik sebagai ciptaan yang dilindungi, memberikan sanksi tegas untuk pelanggaran yang dilakukan entitas non-komersil yang merugikan hak ekonomi pencipta. Disarankan juga kepada perpustakaan digital untuk menerapkan program Public Lending Right (PLR) yang telah diterapkan di negara lain seperti Australia dengan memberikan hak sewa publik dalam bentuk kompensasi kepada pencipta atas peminjaman karya mereka di perpustakaan digital. 0 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 153133 2025-04-14 23:09:45 2025-04-15 11:12:37 machine generated