<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<modsCollection xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://www.loc.gov/mods/v3" xmlns:slims="http://slims.web.id" xsi:schemaLocation="http://www.loc.gov/mods/v3 http://www.loc.gov/standards/mods/v3/mods-3-3.xsd">
<mods version="3.3" id="152999">
 <titleInfo>
  <title></title>
 </titleInfo>
 <name type="Personal Name" authority="">
  <namePart>AYATULLAH KHUMAINI</namePart>
  <role>
   <roleTerm type="text">Primary Author</roleTerm>
  </role>
 </name>
 <typeOfResource manuscript="no" collection="yes">mixed material</typeOfResource>
 <genre authority="marcgt">bibliography</genre>
 <originInfo>
  <place>
   <placeTerm type="text">Banda Aceh</placeTerm>
   <publisher>Fakultas Hukum</publisher>
   <dateIssued>2025</dateIssued>
  </place>
 </originInfo>
 <language>
  <languageTerm type="code"></languageTerm>
  <languageTerm type="text"></languageTerm>
 </language>
 <physicalDescription>
  <form authority="gmd">Skripsi</form>
  <extent></extent>
 </physicalDescription>
 <note>Pengaturan concursus bertujuan untuk menjamin adanya keadilan dalam hukum pidana. Pengabaian terhadap prinsip tersebut dapat berdampak pada ketidakadilan sebagaimana tergambar dalam putusan nomor 21/JN/2022/MS.Bna yang mengabaikan adanya fakta bahwa terdakwa melakukan beberapa tindak pidana. &#13;
&#13;
Skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan yang menjadi dasar dalam pertimbangan hakim mengabaikan prinsip concursus dalam Putusan Nomor 21/JN/2022/MS.Bna dan untuk menjelaskan serta menilai konsistensi pengabaian concursus dalam putusan tersebut dengan ketentuan yang diatur dalam KUHP dan Qanun Jinayat.&#13;
&#13;
Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah bahan hukum primer berupa Putusan Nomor 21/JN/2022/MS.Bna, KUHP, dan Qanun Jinayat. Selanjutnya, mencari bahan hukum sekunder yang berkaitan untuk memperjelas pokok permasalahan yang akan dibahas. &#13;
&#13;
Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa terdakwa diajukan oleh penuntut umum dengan dakwaan tunggal. Namun, sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan menunjukkan bahwa terdakwa sebenarnya telah melakukan lebih dari satu tindak pidana. Akibatnya, hakim terbatas dalam mempertimbangkan seluruh unsur tindak pidana yang relevan, sehingga berpotensi menimbulkan inkonsistensi dalam penegakan hukum yang mengarah pada ketidakadilan.&#13;
   &#13;
Direkomendasikan kepada hakim agar lebih proaktif dalam menggali fakta tanpa melampaui kewenangannya, sementara penuntut umum perlu lebih cermat dalam menyusun dakwaan secara komprehensif. Dengan demikian, hakim dan penuntut umum harus memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil sesuai dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum.&#13;
</note>
 <note type="statement of responsibility"></note>
 <classification>0</classification>
 <identifier type="isbn"></identifier>
 <location>
  <physicalLocation>ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala</physicalLocation>
  <shelfLocator></shelfLocator>
 </location>
 <slims:digitals/>
</mods>
<recordInfo>
 <recordIdentifier>152999</recordIdentifier>
 <recordCreationDate encoding="w3cdtf">2025-04-14 14:09:57</recordCreationDate>
 <recordChangeDate encoding="w3cdtf">2025-04-14 15:58:46</recordChangeDate>
 <recordOrigin>machine generated</recordOrigin>
</recordInfo>
</modsCollection>