Ridho Brilian Laksamana Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Fakultas Hukum 2025

Theses

Pasal 1 angka 11 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah menyebutkan bahwa Majelis Pembina dan Pengawas PPAT adalah majelis yang diberi kewenangan oleh Menteri untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap PPAT. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional membentuk Majelis Pembina dan Pengawas Daerah (MPPD) pada tingkat Kabupaten/Kota, Majelis Pembina dan Pengawas Wilayah (MPPW) pada tingkat provinsi, dan Majelis Pembina dan Pengawas Pusat pada Tingkat Nasional yang bertujuan menjadikan Pejabat Pembuat Akta Tanah lebih profesional dan berintegritas. Namun pada kenyataannya, di lapangan masih ditemukan PPAT yang melakukan pelanggaran jabatan. Seharusnya MPPD turut bertanggung jawab untuk menjadikan Pejabat Pembuat Akta Tanah lebih profesional dan berintegritas. Hal ini mengindikasikan bahwa keberadaan MPPD di Kota Banda Aceh belum berjalan maksimal sesuai dengan yang dicita-citakan dalam tujuan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pembinaan dan pengawasan majelis pembina dan pengawas daerah terhadap pejabat pembuat akta tanah yang melakukan pelanggaran jabatan di Kota Banda Aceh, pelaksanaan hak dan kewajiban majelis pembina dan pengawas daerah dalam pembinaan dan pengawasan pejabat pembuat akta tanah di Kota Banda Aceh, serta akibat hukum terhadap tidak dipenuhinya hak dan kewajiban majelis pembina dan pengawas daerah di Kota Banda Aceh. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris. Data dalam penelitian ini, selain data sekunder, adalah yang diperoleh secara langsung dari para responden dan informan melalui penelitian lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk implementasi pembinaan dan pengawasan Majelis Pembina dan Pengawas Daerah Kota Banda Aceh terhadap pembinaan dan pengawasan PPAT yaitu melakukan kunjungan kebeberapa PPAT yang ada di Kota Banda Aceh dan memberikan pembinaan terkait dengan peraturan-peraturan jabatan PPAT. Peraturan-peraturan ini disosialisaikan kepada PPAT termasuk juga didalamnya menyangkut kode etik PPAT. Tujuan dari pembinaan ini agar PPAT melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan yang mencakup perihal pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pembina dan Pengawas Daerah, yaitu berupa pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan PPAT dan penegakkan aturan hukum yang sesuai dengan peraturan di bidang PPAT. Namun, dalam pelaksanaannya pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh MPPD kepada PPAT di Kota Banda Aceh hanya dilakukan sebanyak 1 kali dalam setahun. Kewenangan Majelis Pembina dan Pengawas Daerah dalam Pembinaan dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Banda Aceh yaitu melakukan pengawasan dan pemeriksaan kepada PPAT yang ada di Kota Banda Aceh, memberikan pembinaan dan arahan, menilai kinerja PPAT, serta berhak untuk mengambil tindakan administratif. Selain itu, MPPD juga berkewajiban untuk melakukan pengawasan secara rutin dan berkala, memberikan pembinaan dan pendidikan kepada PPAT, menjaga integritas dan profesionalisme PPAT, melaporkan hasil pengawasan, menangani aduan masyarakat terkait kinerja PPAT, serta menerapkan aturan yang berlaku. Akibat hukum terhadap tidak dipenuhinya Hak dan Kewajiban Majelis Pembina Dan Pengawas Daerah Di Kota Banda Aceh belum diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini dapat menjadi kendala dalam upaya untuk memastikan kinerja PPAT berjalan dengan baik. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk memperkuat regulasi dan meningkatkan pengawasan terhadap kinerja MPPD, khususnya di Kota Banda Aceh. Disarankan kepada MPPD agar dapat melakukan pembinaan dan pengawasan kepada PPAT di Kota Banda Aceh minimal sebanyak 3 kali dalam setahun. Pemerintah dan lembaga terkait diharapkan dapat memberikan anggaran bagi MPPD yang dipergunakan untuk keperluan operasional, sarana dan prasarana kantor, dan perlu adanya unsur akademisi dalam hal keanggotaan MPPD, hal ini untuk menjaga keseimbangan MPPD dalam melaksanakan kewenangannya. Serta perlu adanya upaya untuk menyusun aturan hukum yang lebih tegas untuk mengatur sanksi administratif maupun hukum atas kelalaian atau pelanggaran MPPD PPAT, seperti pencabutan status atau pembatasan kewenangan, serta mengintegrasikan sistem laporan digital yang memudahkan pelacakan kegiatan MPPD PPAT, sehingga kelalaian dapat terdeteksi lebih awal dan dicegah sebelum berdampak besar. Kata Kunci : Majelis Pembina dan Pengawas Daerah, Pembinaan dan Pengawasan, Pejabat Pembuat Akta Tanah. 0 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 152949 2025-04-14 12:34:27 2025-04-14 14:34:35 machine generated