PUTRI AMNA MAULIDYA Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Fakultas Hukum 2025

Skripsi

Pada Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dijelaskan bahwa dalam hal para pihak tidak menetapkan pilihan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui konsiliasi atau arbitrase dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja, maka instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan melimpahkan penyelesaian perselisihan kepada mediator, namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan hambatan sehingga penyelesaian sengketa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) melalui mediasi belum sepenuhnya terlaksana secara efektif pada Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Banda Aceh. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian perselisihan PHK pada Disnaker Kota Banda Aceh, untuk menjelaskan faktor yang menghambat proses mediasi dalam menyelesaikan perselisihan PHK pada Disnaker Kota Banda Aceh dan untuk menjelaskan upaya yang ditempuh oleh para pihak yang tidak dapat menyelesaikan perselisihan PHK melalui mediasi pada Disnaker Kota Banda Aceh. Penelitian ini bersifat yuridis empiris yaitu dengan cara mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi di dalam kenyataan masyarakat. Data penelitian ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Data yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan mediasi dalam menyelesaikan perselisihan PHK pada Disnaker Kota Banda Aceh masih belum berjalan efektif sebagaimana yang diharapkan sehingga proses mediasi tidak semua berhasil dilaksanakan. Faktor penghambat proses mediasi dalam menyelesaikan perselisihan PHK pada Disnaker Kota Banda Aceh disebabkan oleh faktor internal berupa kurangnya sumber daya mediator dari segi kuantitas maupun kualitas, serta lamanya penerbitan anjuran/risalah. Adapun faktor eksternal seperti intervensi dari pihak ketiga dalam proses mediasi, para pihak tidak kooperatif, serta ketidakseimbangan posisi antara pengusaha dan pekerja/buruh. Upaya yang ditempuh oleh para pihak yang tidak berhasil diselesaikan melalui mediasi pada Disnaker Kota Banda Aceh adalah dengan melalui jalur litigasi Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) setelah para pihak melaksanakan mediasi dan mendapatkan anjuran/risalah. Disarankan bagi Disnaker Kota Banda Aceh untuk menerapkan kebijakan yang lebih tegas dan terstruktur, serta melakukan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan mediasi. Disarankan bagi Disnaker Kota Banda Aceh untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas mediator, serta mempercepat proses penerbitan anjuran/risalah, bagi pengusaha dan pekerja/buruh untuk tidak melibatkan kuasa hukum agar tidak mengintervensi para pihak selama proses mediasi dilaksanakan, para pihak bersikap kooperatif dan melakukan komunikasi terbuka selama melaksanakan mediasi serta mediator agar tetap bersikap netral. Disarankan bagi pengusaha dan pekerja/buruh yang tidak mencapai kesepakatan dalam mediasi, penyelesaian perselisihan PHK dapat ditempuh melalui jalur litigasi PHI. 0 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 152837 2025-04-12 12:43:03 2025-04-14 09:40:47 machine generated