DHIAUL BASYIRAH Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Fakultas Hukum 2025 id Indonesia

Skripsi

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi serta jaminan barang dan/jasa. Namun, pada kenyataannya, di Kabupaten Pidie, masih ditemukan produk kue khas daerah yang beredar tanpa informasi yang memadai, salah satu masalah yang muncul adalah tidak ada penggunaan merek pada produk, sehingga menyebabkan konsumen kesulitan mengidentifikasi asal usul suatu produk dan kualitasnya. Oleh karena itu, hak konsumen atas informasi yang benar, jelas dan jujur tidak terpenuhi. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kedudukan merek ditinjau dari undang-undang perlindungan konsumen, menjelaskan faktor-faktor penyebab pelaku usaha produk kue khas Daerah tidak menggunakan merek serta menjelaskan dampak terhadap konsumen apabila tidak ada penggunaan merek terhadap produk kue khas daerah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Data yang diperoleh melalui penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Penelitian lapangan ialah untuk memperoleh data primer, yaitu dengan mewawancarai responden dan informan. Sedangkan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder, yaitu mengkaji buku-buku, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa kedudukan merek berkaitan penting dalam undang-undang perlindungan konsumen atas hak informasi yang jelas, benar dan jujur mengenai kondisi serta jaminan suatu produk. Faktor yang menyebabkan pelaku usaha menjual produk kue tanpa informasi merek yaitu; kurangnya pengetahuan hukum berkaitan dengan perlindungan konsumen atas hak konsumen, memerlukan biaya produksi tambahan serta ketiadaan kewajiban undang-undang untuk mendaftar merek pada produk. Adapun dampak yang terjadi terhadap konsumen adalah kesulitan mengenali produk, mengenali asal usul produsen serta sulit mendapatkan jaminan perlindungan hukum apabila terjadi masalah atas produk. Disarankan kepada pelaku usaha agar dapat memenuhi kewajibannya atas hak konsumen sebagaimana yang telah diatur dalam UUPK, kepada konsumen agar lebih teliti untuk memilih produk kue tanpa ada jaminan kualitas yang akan dikonsumsi dan kepada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pidie perlu meningkatkan sosialisasi merek, memfasilitasi pendaftaran, meningkatkan pengawasan, serta mengoptimalkan peraturan perlindungan konsumen terkait hak informasi yang jelas mengenai kondisi serta jaminan produk. CONSUMER PROTECTION - LAW 343.071 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 152575 2025-04-10 16:51:33 2025-04-11 09:27:21 machine generated