Muhammad Fathan Rifqi Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Fakultas Hukum 2025

Skripsi

Pasal 37 huruf d Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah menyatakan adanya larangan membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pegelolaan sampah, pembakaran sampah merupakan sesuatu yang lumrah dilakukan, tidak terlepas masyarakat kota Banda Aceh, namun berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Kota Banda Aceh, tidak ada putusan terkait pelanggaran pembakaran sampah berdasarkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah. Tujuan penelitian skripsi ini adalah untuk menjelaskan peran dan tanggung jawab penegak hukum dalam menangani pelaku pembakaran sampah berdasarkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah, dan menjelaskan upaya penegak hukum dalam memberikan sanksi kepada pelaku pembakaran sampah berdasarkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah. Metode penelitian yang dilakukan adalah metodologi penelitian yuridis empiris. Data diperoleh dari penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan, melalui wawancara dengan responden dan informan, dan data sekunder diperoleh melalui kajian literatur dan perundang-undangan. Data yang dikumpulkan baik data lapangan maupun data kepustakaan dominan dianalisis dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian peran dan tanggung jawab penegak hukum dalam menangani pelaku pembakaran sampah diantaranya pencegahan dini dan pembinaan dalam penyelenggaraan ketertiban umum serta bertugas untuk menegakkan perda yang dilakukan oleh Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh dan melakukan pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dilakukan oleh DLHK3 Banda Aceh. Upaya yang dilakukan oleh DLHK3 Banda Aceh adalah melakukan pembinaan yang berupa peringatan kepada pelaku pembakaran sampah yang disampaikan secara lisan maupun tertulis namun, belum ada pemberian sanksi pidana oleh penegak hukum. Disarankan kepada DLHK3 Banda Aceh untuk menyediakan pelayanan pengangkutan sampah tanpa dipungut biaya, selanjutnya sampah yang telah diangkut dikelola menjadi suatu produk baru. Penegak hukum seharusnya melakukan penindakan dengan memberikan sanksi pidana, hal ini menjadi sangat penting untuk membuktikan keseriusan penegak hukum terhadap peraturan ini. 0 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 152483 2025-04-10 12:03:07 2025-04-10 12:28:28 machine generated