MUHAMMAD ARIEF RAZZAQ Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Fakultas Hukum 2025

Skripsi

Pasal 75 huruf j Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa penyidik berwenang melakukan teknik penyerahan dibawah pengawasan (Controlled Delivery) dalam proses penyidikan tindak pidana narkotika. Namun, dalam praktiknya Controlled Delivery berpotensi menimbulkan beberapa permasalahan, seperti potensi maladministrasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan pengaturan teknik Controlled Delivery dalam peraturan Perundang-Undangan di Indonesia dan relevansi Controlled Delivery dalam penanganan perkara narkotika. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Metode yang menggunakan pendekatan terhadap perundang-undangan (statue approach), perbandingan (comparative approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan wawancara kepada aparat penegak hukum sebagai narasumber. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengaturan teknik Controlled Delivery dalam peraturan Perundang-Undangan di Indonesia tidak bisa dilakukan sewenang-wenangnya dan memerlukan prosedur yang ketat. Berdasarkan analis normatif, teknik ini diterapkan setelah tersangka diinterogasi dan terbukti memiliki keterkaitan dengan pemesan narkotika. Controlled Delivery relevan diterapkan dalam penanganan perkara narkotika, meskipun relevan digunakan pelaksanaannya berbeda pada suatu kejadian tertentu dan respon terhadap dinamika di lapangan aparat penegak hukum seperti kepolisian dan BNN. Teknik ini harus adanya kepastian hukum dikarenakan rawan penyalahgunaan kewenangan. Keberhasilan Controlled Delivery sangat bergantung pada profesionalisme dan integritas tim yang terlibat. Meski bukan strategi yang selalu direncanakan secara sistematis, teknik ini tetap menjadi alat penting dalam upaya mengungkap jaringan kriminal terorganisir dalam peredaran narkotika. Disarankan agar pengaturan yang lebih rinci, spesifik, dan teliti terhadap penyidikan teknik Controlled Delivery sebagaimana tercantum dalam Pasal 75 huruf J Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Teknik Controlled Delivery sebaiknya dimaksimalkan penggunaannya oleh instansi seperti Kepolisian dan BNN untuk meningkatkan pengawasan secara intensif terhadap bandar narkotika. 0 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 152473 2025-04-10 11:02:58 2025-04-10 12:21:23 machine generated