Electronic Theses and Dissertation

Pelanggaran kode etik oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam pemilihan umum presiden Republik Indonesia tahun 2024 telah menjadi sorotan publik. Putusan Nomor 141-PKE-DKPP/XII/2023 yang dikeluarkan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menimbulkan kontroversi dan perdebatan tentang independensi dan integritas KPU. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelanggaran kode etik KPU dalam pemilihan umum presiden Republik Indonesia tahun 2024 dan untuk mengetahui dampaknya terhadap kepercayaan publik dan legitimasi pemilihan umum.
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pelanggaran kode etik KPU dalam pemilihan umum presiden Republik Indonesia tahun 2024 dan untuk mengetahui dampaknya terhadap kepercayaan publik dan legitimasi pemilihan umum. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan pelanggaran kode etik KPU, seperti kepentingan pribadi, kepentingan politik, dan kurangnya pengawasan dan kontrol
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menganalisis putusan DKPP dan literature terkait pelanggaran kode etik KPU. Penelitian ini juga menggunakan teori hukum administrasi dan etika publik untuk menganalisis pelanggaran kode etik KPU. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan topik penelitian.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran kode etik KPU dalam pemilihan umum presiden Republik Indonesia tahun 2024 merupakan pelanggaran serius yang dapat berdampak pada kepercayaan publik dan legitimasi pemilihan umum. Putusan DKPP Nomor 141-PKE-DKPP/XII/2023 menunjukkan bahwa KPU telah melanggar kode etik dan prinsip-prinsip demokrasi. Penelitian ini juga menemukan bahwa pelanggaran kode etik KPU disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kepentingan pribadi, kepentingan politik, dan kurangnya pengawasan dan kontrol. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan pengawasan dan kontrol terhadap KPU serta memperkuat kode etik dan prinsip-prinsip demokrasi dalam pemilihan umum.
Dalam pennelitian ini disarankan bahwa pelanggaran kode etik KPU dalam pemilihan umum presiden Republik Indonesia tahun 2024 merupakan pelanggaran serius yang dapat berdampak pada kepercayaan publik dan legitimasi pemilihan umum. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan pengawasan dan kontrol terhadap KPU serta memperkuat kode etik dan prinsip-prinsip demokrasi dalam pemilihan umum.

Violations of the code of ethics committed by the General Election Commission (KPU) in the 2024 presidential election of the Republic of Indonesia have become a public spotlight. Decision Number 141-PKE-DKPP/XII/2023 issued by the Election Organizer Honorary Council (DKPP) has caused controversy and contains issues regarding the independence and integrity of the KPU. Therefore, this study aims to analyze violations of the KPU's code of ethics in the 2024 presidential election of the Republic of Indonesia and to determine its impact on public trust and the legitimacy of the election. The purpose of this study is to analyze violations of the KPU's code of ethics in the 2024 presidential election of the Republic of Indonesia and to determine its impact on public trust and the legitimacy of the election. In addition, this study also aims to identify factors that cause violations of the KPU's code of ethics, such as personal interests, political interests, and lack of supervision and control. This study uses a qualitative approach by analyzing the conclusions of the DKPP and literature related to violations of the KPU's code of ethics. This study also uses the theory of administrative law and public ethics to analyze violations of the KPU's code of ethics. The data sources in this study use primary, secondary, and tertiary legal materials that are relevant to the research topic. The results of the study indicate that the violation of the KPU's code of ethics in the 2024 presidential election of the Republic of Indonesia is a serious violation that can have an impact on public trust and the legitimacy of the general election. DKPP Decision Number 141-PKE-DKPP/XII/2023 shows that the KPU has violated the code of ethics and principles of democracy. This study also found that violations of the KPU's code of ethics were caused by various factors, including personal interests, political interests, and lack of supervision and control. Therefore, efforts are needed to increase supervision and control of the KPU and strengthen the code of ethics and principles of democracy in elections. In this study, it is suggested that violations of the KPU's code of ethics in the 2024 presidential election of the Republic of Indonesia are serious violations that can have an impact on public trust and the legitimacy of the general election. Therefore, efforts are needed to increase supervision and control of the KPU and strengthen the code of ethics and principles of democracy in elections.