ABDUL HARIS HARAHAP Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Fakultas Hukum 2025 id Indonesia

Skripsi

Pasal 2 huruf c POJK Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian menetapkan bahwa penerapan prinsip responsibility menjadi dasar dalam pengelolaan perusahaan perasuransian. Prinsip ini mengharuskan perusahaan menjalankan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, etika, standar, serta praktik usaha perasuransian yang sehat. Namun, dalam kenyataannya, menjalankan prinsip ini terdapat hambatan, seperti banyak masyarakat yang merasa lamanya proses pengurusan administrasi, serta kurangnya koordinasi antara pihak-pihak terkait dalam proses penyelesaian klaim santunan kecelakaan lalu lintas, sehingga mengakibatkan banyak masyarakat yang tidak memahami hak nya sebagai korban/ahli waris dalam penyelesaian klaim santunan. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan prinsip pertanggungjawaban (Responsibility) dalam menangani penanganan klaim asuransi kecelakaan lalu lintas, hambatan yang dihadapi PT Jasa Raharja, serta upaya yang dilakukan PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Sumatera Utara untuk mengatasi hambatan penyelesaian klaim pertanggungan asuransi kecelakaan lalu lintas. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Data pada penelitian ini diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan melalui studi dokumen dan penelitian lapangan dengan cara melakukan observasi dan wawancara dengan responden dan informan. Data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Sumatera Utara telah berupaya menerapkan prinsip pertanggungjawaban melalui berbagai inovasi, seperti penerapan sistem digital IRSMS dari pihak kepolisian serta kerja sama dengan rumah sakit dan BPJS, namun belum sepenuhnya terlaksana, masih terdapat hambatan yakni ketidaklengkapan dokumen pada saat pengajuan klaim, ketidaksesuaian data ahli waris, adanya praktik meminta biaya jasa pelayanan, serta lambatnya proses administrasi. Untuk mengatasi tantangan ini, perusahaan telah menerapkan aplikasi JRSafetyRoad, dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan guna mencegah praktik korupsi dan meningkatkan pengawasan internal. Selain itu, PT. Jasa Raharja Persero menyarankan saat terjadinya sengketa klaim antara para pihak ahli waris untuk diselesaikan melalui jalur litigasi dan non-litigasi. Disarankan PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Sumatera Utara untuk meningkatkan prinsip pertanggungjawaban (Responsibility) dengan melakukan pembangunan portal terpadu yang dapat terhubung dengan kepolisian dan rumah sakit guna mempercepat proses klaim. Kepada pihak Masyarakat yang mengajukan klaim agar melengkapi semua persyaratan yang telah ditentukan. Selain itu, pengawasan yang dilakukan oleh OJK terhadap PT Jasa Raharja agar terus ditingkatkan. HIGHWAY ACCIDENTS ACCIDENT INSURANCE - LAW 346.086 384 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 152247 2025-03-27 12:19:04 2025-10-08 11:02:33 machine generated