RATU FARAH NAYLA Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Fakultas Hukum 2025

Skripsi

Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa “Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). Tetapi dalam praktiknya, masih ditemukan pelaku usaha yang menjual produk sediaan farmasi berupa kosmetik dan obat tradisional murah tanpa izin edar. Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yang relatif ringan dan dampak pemidanaan terhadap penanggulangan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi dan obat tradisional yang tidak memiliki izin edar. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Data penelitian yang digunakan diperoleh dari data primer berupa hasil wawancara dengan responden dan informan, serta data sekunder berupa literatur kepustakaan, mencakup buku teks, teori, peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan yang relatif ringan mempertimbangkan berbagai faktor dalam menjatuhkan putusan, termasuk dakwaan dari jaksa penuntut umum, keterangan saksi dan terdakwa, serta barang bukti dan dampak pemidanaan oleh pelaku dalam penanggulangan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi dan obat tradisional yang tidak memiliki izin edar menunjukkan perubahan pribadi terdakwa setelah pemidanaan yang meliputi terwujudnya rasa penyesalan, terwujudnya kepercayaan masyarakat, terwujudnya peningkatan kesadaran hukum, pengurangan peredaran sediaan farmasi berupa kosmetik dan obat tradisional tanpa izin edar. Disarankan untuk aparat penegak hukum khususnya majelis hakim, agar dapat menjatuhkan pidana yang tegas pada setiap pelaku yang mengedarkan sediaan farmasi dan obat tradisional tanpa izin edar, diberi sanksi yang cukup tegas dan pihak BPOM melakukan pengawasan menyeluruh secara rutin ke tiap apotik dan toko yang menjual sediaan farmasi berupa kosmetik dan obat tradisional paling tidak 3 bulan sekali. 0 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 152093 2025-03-25 09:45:59 2025-03-25 09:50:37 machine generated