Fadillatul Qalbi Ramadani Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Fakultas Hukum 2025

Skripsi

Pasal 7 Peraturan Menteri Perhubungan No. 89 Tahun 2015 tentang Penanganan Keterlambatan Penerbangan (Delay Management) Pada Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal di Indonesia mengatur tanggung jawab maskapai penerbangan terhadap informasi keterlambatan penerbangan kepada penumpang, namun dalam prakteknya masih terdapat penumpang yang tidak mendapatkan haknya terhadap informasi keterlambatan penerbangan dari maskapai penerbangan. Tujuan penelitian skripsi ini adalah untuk menjelaskan tanggung jawab maskapai penerbangan terhadap informasi keterlambatan penerbangan, faktor penyebab terhambatnya pemberian informasi keterlambatan penerbangan kepada penumpang, dan upaya penyelesaian terhadap penumpang yang dirugikan akibat tidak mendapatkan informasi keterlambatan penerbangan. Metode penelitian skripsi ini menggunakan penelitian yuridis empiris. Penelitian ini memperoleh data dari studi kepustakaan dan studi lapangan melalui wawancara dengan responden dan informan. Hasil penelitian ini dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan tanggung jawab informasi keterlambatan belum sepenuhnya diberikan kepada penumpang. Hal disebabkan oleh faktor keterlambatan pemberitahuan informasi dari bandara sebelumnya, telatnya pemberitahuan ketidaksiapan pesawat untuk melakukan penerbangan lanjutan, faktor cuaca sehingga tidak dapat memberikan informasi keterlambatan dan kepastian keberangkatan dan perbedaan kontak informasi saat pemesanan tiket dengan penumpang yang akan berangkat. Upaya penyelesaian bagi penumpang yang dirugikan akibat tidak mendapatkan informasi keterlambatan penerbangan belum diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan, namun maskapai penerbangan bertanggung jawab atas keterlambatan dengan memberikan kompensasi sesuai dengan jenis kategori keterlambatannya dan penyelesaian terhadap kerugian yang dialami penumpang dengan menggunakan upaya negoisasi. Disarankan kepada pemerintah untuk membuat regulasi khusus mengenai sanksi bagi maskapai penerbangan yang tidak memberikan informasi keterlambatan penerbangan. Kepada maskapai penerbangan disarankan memberikan peringatan kepada penumpang saat pemesanan tiket agar memberikan informasi kontak yang benar dan kepada penumpang disarankan untuk melakukan penuntutan kepada pihak maskapai penerbangan apabila mengalami kerugian akibat tidak mendapatkan informasi keterlambatan penerbangan. 0 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 151577 2025-03-19 09:19:18 2025-03-19 09:48:53 machine generated