SITI FADHILAH SALSABILA Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Fakultas Hukum 2025

Skripsi

Putusan Pengadilan Negeri Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Bna merupakan putusan yang memeriksa dan mengadili sengketa wanprestasi atas perjanjian kerja dan beasiswa. Dalam putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri menolak untuk mengadili perkara a quo karena menurut pertimbangan hakim sengketa yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat ialah bentuk sengketa ketenagakerjaan antara pegawai dengan atasan sehingga menjadi kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial. Fakta hukum yang terjadi tindakan Tergugat memenuhi unsur wanprestasi sesuai dengan Pasal 1243 KUHPerdata berupa tidak memenuhi kewajibannya, telah dinyatakan lalai, namun tetap tidak melaksanakan isi dalam perjanjian pemberian beasiswa No.014/K/YPNAD/VI/2015. Perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Negeri bukan Pengadilan Hubungan Industrial sebagaimana didefinisikan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Lebih lanjut awal mula sengketa dalam perkara a quo ialah perjanjian No. 014/K/YPNAD/VI/2015 yaitu mengenai perjanjian pembiayaan studi belajar, maka hal tersebut tidak masuk ke dalam lingkup Pasal 52 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Penulisan studi kasus ini bertujuan untuk menjelaskan alasan pertimbangan hakim dalam menolak untuk mengadili perkara a quo dan untuk menjelaskan apakah putusan Pengadilan Negeri tersebut sudah sesuai dengan asas keadilan dan asas kepastian hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, dengan melakukan pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan dan kasus. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan yang ditujukan untuk memperoleh bahan-bahan hukum yang memiliki kaitannya dengan rumusan masalah dalam studi kasus ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim Pengadilan Negeri dalam memberikan putusannya tidak cermat karena tidak mempertimbangkan objek gugatan Penggugat dengan ketentuan Pasal 1243 KUHPerdata. Hal ini bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.1601 K/PID/1990 dan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Bna. Disarankan kepada hakim dalam memberikan pertimbangan hukum harus memperhatikan seluruh fakta hukum dan sumber hukum yang berkaitan dengan perkara, sehingga tidak terjadi kekeliruan dalam memberikan putusan dan mencapai keseluruhan dari tujuan hukum yaitu keadilan dan kepastian hukum. 0 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 150915 2025-03-12 06:28:26 2025-03-12 09:15:21 machine generated