PENGARUH PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE TERHADAP KINERJA PENYUSUNAN RAPBD PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

    THESES

PENGARUH PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE TERHADAP KINERJA PENYUSUNAN RAPBD PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM


Pengarang

Dasmi Husin - Personal Name;

Dosen Pembimbing



Nomor Pokok Mahasiswa

0392070004

Fakultas & Prodi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis / Akuntansi (S2) / PDDIKTI : 62101

Subject
-
Kata Kunci
-
Penerbit

Banda Aceh : Prog. Studi Magister Ilmu Akuntansi.,

Bahasa

No Classification

-

Literature Searching Service

Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris bahwa penerapan prinsip good governance yang terdiri dari akuntabilitas. transparansi. dan partisipasi publik berpengaruh terhadap kinerja penyusunan RAPBD Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
Pcnelitian ini dilak.uk.an pada seluruh instansi/badan pemerintah daerah tingkat I
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Metode penelitian menggunakan metode regrcsi linear berganda dengan tiga variabel independen dan satu sebagai variabcl dependen. Pemilihan sampel dilakukan dengan menggunakan metode purposive sampling dan data diolah dengan menggunakan SPSS (Statistical Package for Social Science) yang di analisis dengan metode deskriptif kualitatif dan kuantitatif.
Hasil penelitian menyebutkan bahwa secara bersamaan (simultan) penerapan
prinsip good governance berpengaruh terhadap kincrja penyusunan RAPBD Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Semakin baik penerapan prinsip good governance maka akan semakin baik pula kinerja instansi pcmerintah. Namun. secara parsial hanya prinsip transparansi yang mempengaruhi kinerja penyusunan anggaran tersebut. Prinsip akuntabilitas dan partisipasi publik secara nyata dan meyakinkan tidak mempengaruhi kinerja pcnyusunan RAPBD. Beberapa kendala yang ditemui bahwa responden masih terbiasa dengan pola penyusunan anggaran yang lama dan kurang tersosialisasinya Kepmendagri Nomor 29 Tahun
2002/Permendagri Nomor 13 tahun 2006, Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2004, dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005.



Kata kunci : Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Publik, dan Kinerja.



Tidak Tersedia Deskripsi

Citation



    SERVICES DESK