CINTARI PUTRI EFFENDI LUBIS Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Fakultas Hukum 2025

Skripsi

Pemenang lelang yang beritikad baik harus dilindungi apabila di kemudian hari terjadi masalah terhadap objek lelang hak tanggungan. Pasal 11 ayat (2) huruf K Undang-Undang Hak Tanggungan menyebutkan bahwa “Sehingga tidak ada alasan lagi bagi debitur untuk berkelit dan menolak pengosongan.” Kenyataannya masih dijumpai pembeli objek Hak Tanggungan melalui Lelang mengalami kesulitan untuk menguasai barang yang dibelinya karena debitur maupun pihak ketiga enggan mengosongkan objek lelang hak tanggungan secara sukarela. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan prosedur pelaksanaan eksekusi pengosongan objek lelang hak tanggungan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, hambatan yang dihadapi dalam pelaksaanaan eksekusi pengosongan objek lelang hak tangggungan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, serta upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan ekseukusi pengosongan objek lelang hak tanggungan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris yaitu metode penelitian yang lakukan untuk mendapatkan data primer yang diperoleh melalui penelitian lapangan yang berupa wawancara dan penelitian kepustakaan dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan dan bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Data dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menjelaskan mengenai prosedur pelaksanaan eksekusi pengosongan objek lelang hak tanggungan yang dimulai dari pengajuan permohonan, Aanmaning (teguran) hingga pelaksanaan eksekusi berdasarkan penetapan ketua pengadilan. Namun terdapat hambatan seperti pengerahan massa, kurangnya keberanian dan independensi petugas, petugas yang tidak professional, hambatan hukum dan celah regulasi, dan juga gugatan pembatalan lelang oleh debitur. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan eksekusi pengosongan objek lelang hak tanggungan yaitu dengan Peningkatan Koordinasi antar Instansi, Penerapan Mekanisme Perlindungan Hukum bagi Petugas Eksekusi, Penegakan Hukum yang Tegas dan Konsisten serta Penguatan Dokumentasi dan Transparansi Proses Lelang. Disarankan kepada pemerintah untuk mengatur secara khusus sanksi bagi pihak yang menghalangi pelaksanaan eksekusi pengosongan. Kreditur harus memastikan informasi mengenai objek lelang bersifat transparan dan akurat. Bagi peserta lelang sebelum mengajukan penawaran, lakukan penyelidikan yang komprehensif terhadap objek lelang, meliputi pemeriksaan dokumen kepemilikan, kondisi fisik, potensi permasalahan hukum, dan segala hal yang relevan. 0 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 150607 2025-03-05 20:58:11 2025-03-06 08:20:47 machine generated