SARAFINA UFAIRAH Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Fakultas Hukum 2025 id Indonesia

Skripsi

Pasal 1338 KUH Perdata menyebutkan bahwa "semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Dalam praktiknya, tidak semua perjanjian terlaksanakan seperti yang diperjanjikan. Terkadang para pihak tidak memenuhi apa yang sudah diperjanjikan, sehingga muncul peristiwa wanprestasi dalam perjanjian konsinyasi antara produsen kue dan pihak warung kopi Gampong Bandar Baru. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan pelaksanaan perjanjian konsinyasi antara produsen kue dengan pihak warung kopi. Selain itu, skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan bentuk-bentuk wanprestasi yang terjadi dalam perjanjian tersebut. Terakhir, penelitian ini juga menjelaskan upaya penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian konsinyasi antara produsen kue dan pihak warung kopi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Data yang diperoleh melalui penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Penelitian lapangan ialah untuk memperoleh data primer, yaitu melalui wawancara responden. Sedangkan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder, yaitu mengkaji buku-buku, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian konsinyasi antara produsen kue dan pihak warung kopi dilakukan secara lisan dan melalui 3 tahapan yaitu: pra-contractual, contractual, dan post-contractual. Terdapat tiga bentuk wanprestasi yaitu, terlambatnya pembayaran hasil penjualan oleh pihak warung kopi, terlambatnya pengantaran kue oleh produsen kue, dan kerusakan kue saat penjualan. Penyelesaian dalam perjanjian konsinyasi antara produsen kue dan warung kopi diselesaikan melalui musyawarah, pendekatan ini memungkinkan kedua belah pihak menyelesaikan masalah dengan baik. Disarankan kepada produsen kue dan pihak warung kopi dalam pembuatan perjanjian konsinyasi untuk dibuat secara tercatat untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak. Adapun perjanjian konsinyasi haruslah dibuat secara lebih terperinci guna menghindari timbulnya permasalahan dan kesalahpahaman, kedua belah pihak disarankan untuk melaksanakan kewajiban sesuai dengan yang telah diperjanjikan di awal sehingga sedikitnya terjadi peristiwa wanprestasi dan hak dari para pihak dapat terpenuhi. CONTRACTS 346.02 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 149841 2025-02-11 09:44:15 2025-03-05 11:14:03 machine generated