CHALISA AMILA Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Fakultas Hukum 2025 id Indonesia

Skripsi

Pasal 374 KUHP mengatur tentang penggelapan dengan pemberatan, yaitu penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai suatu benda karena jabatan, pekerjaan, atau karena mendapatkan imbalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 KUHP dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun bagi pelaku penggelapan dengan pemberatan. Tetapi dalam praktiknya, penggelapan karena jabatan, pekerjaan atau karena mendapatkan imbalan masih terjadi di Kota Banda Aceh. Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan modus operandi yang digunakan dalam tindak pidana penggelapan dana yang dilakukan dalam hubungan kerja dan untuk menjelaskan upaya penanggulangan tindak pidana penggelapan dana yang dilakukan dalam hubungan kerja. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Untuk mendapatkan penelitian, data yang digunakan dengan penelitian perpustakaan berupa literatur kepustakaan, mencakup buku teks, teori, peraturan perundang-undangan. Sedangkan, penelitian lapangan dilakukan dengan mewawancarai responden dan informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modus operandi yang digunakan dalam tindak pidana penggelapan dana yang dilakukan dalam hubungan kerja harus memenuhi unsur penggelapan dalam Pasal 374 KUHP, pelaku yang memiliki hubungan kerja menyalahgunakan kepercayaan perusahaan. Proses penanganan melibatkan audit kerugian oleh perusahaan, pengumpulan bukti, serta analisis fakta persidangan untuk memastikan unsur tindak pidana terpenuhi. Upaya penanggulangan dapat dilakukan melalui peningkatan pengawasan internal dengan audit berkala dan pemanfaatan teknologi keuangan, sistem rekrutmen ketat untuk memastikan integritas calon karyawan, penyusunan aturan perusahaan yang jelas terkait pengelolaan dana dan sanksinya, serta kolaborasi dengan penegak hukum untuk memberikan efek jera. Selain itu, meningkatkan kesejahteraan karyawan melalui pemberian gaji dan fasilitas yang layak juga dapat meminimalkan potensi penggelapan karena alasan ekonomi. Disarankan kepada pihak pengusaha dan karyawan harus ada kontrak kerja yang sesuai dengan SOP. Kepada pihak perusahaan sebaiknya lebih ketat lagi dalam melakukan pengawasan dan kontrol kerja terhadap para karyawannya sehingga ruang gerak untuk dapat memungkinkan terjadinya tindak pidana dapat ditekan sekecil mungkin. Kepada pihak penegak hukum untuk sebaiknya melakukan kegiatan sosialisasi terhadap masyarakat terkait dengan tindak pidana penggelapan. EMBEZZLEMENT - LAW 345.026 2 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 149369 2025-02-03 09:59:42 2025-02-03 15:58:51 machine generated