MIFTAHUL SYIFA Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Fakultas Hukum 2025 id Indonesia

Skripsi

Pasal 133 KUHAP menyatakan bahwa penyidik berhak mengajukan permintaan keterangan ahli kedokteran kehakiman, dokter, atau ahli lainnya yang relevan untuk kepentingan peradilan. Permintaan tersebut dilakukan secara tertulis, di mana surat permintaan harus mencantumkan secara tegas tujuan dari pemeriksaan, apakah itu untuk memeriksa luka, mayat, atau untuk melakukan pemeriksaan bedah mayat. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan bukti medis yang dapat mendukung proses penyelidikan dan pembuktian tindak pidana di pengadilan. Tetapi, dalam praktiknya masih terdapat kasus penganiayaan yang tidak menggunakan Visum Et Repertum. Tujuan penulisan skripsi ini untuk mengetahui penggunaan, kendala-kendala dan upaya dalam membantu pemeriksaan di Pengadilan terhadap tindak pidana penganiayaan. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Data penelitian yang digunakan diperoleh dari data primer berupa hasil wawancara dengan responden dan informan, serta data sekunder berupa literatur kepustakaan, mencakup buku teks, teori, peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penggunaan Visum Et Repertum dalam membantu pemeriksaan di pengadilan terhadap tindak pidana penganiayaan memiliki peran yang sangat penting dalam sistem peradilan pidana, khususnya dalam kasus penganiayaan, sebagai alat bukti surat yang mendukung pembuktian unsur pidana sesuai dengan Pasal 351 KUHP. Dokumen ini tidak hanya memberikan gambaran objektif tentang dampak fisik. Kendala dalam penggunaan Visum Et Repertum di Wilayah Pengadilan Negeri Banda Aceh pada pembuktian tindak pidana penganiayaan yaitu kesulitan memperoleh Visum sering disebabkan oleh masalah administratif, seperti Visum yang terlambat ditandatangani dan rendahnya atau keterbatasan respon dokter. Upaya mengatasi kendala penggunaan Visum Et Repertum dalam pemeriksaan tindak pidana penganiayaan ialah dengan koordinasi antara penyidik dan dokter yang melakukan pemeriksaan medis untuk menghasilkan Visum Et Repertum berjalan dengan baik dan memastikan validitas, permintaan Visum disampaikan dengan jelas. Disarankan agar pihak kedokteran bagian forensik untuk dapat menyelenggarakan pelatihan berskala bagi dokter mengenai standar penulisan Visum Et Repertum, kepada hakim meskipun tidak mutlak diperlukan, sebaiknya Visum Et Repertum tetap ada dalam pembuktian perkara pidana, khususnya yang melibatkan tubuh manusia, untuk memperkuat keyakinan hakim dan kepada penyidik agar Visum Et Repertum dapat dijadikan bukti permulaan dalam mengungkap suatu perkara pidana khususnya tindak pidana penganiayaan. CRIMINAL LAW CRIMINAL PROCEDURE 345.05 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 149365 2025-02-02 14:51:37 2025-02-04 10:49:45 machine generated