M. RIZKAL FAHREEZI Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Fakultas Ilmu Sosial dan Politik 2025

Skripsi

Reponsibilitas merupakan suatu konsep yang berkenaan dengan standar professional dan kompetensi teknis yang dimiliki birokrasi publik dalam menjalankan tugasnya. Komisi Independen Pemilihan (KIP) yang diciptakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) bertujuan untuk mempermudah partai politik dalam melakukan administrasi verifikasi menjadi peserta pemilu dan pengecekan keanggotaan partai dengan menggunakan Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh seluruh partai politik dalam proses pendaftaran calon peserta pemilu. Namun, dalam pelaksanaannya, sering terjadi pelanggaran di mana partai politik mencatut data masyarakat Nomor Induk Kependudukan (NIK) tanpa sepengetahuan masyarakat untuk memenuhi persyaratan administratif sebagai peserta pemilu.Kabupaten Bireuen merupakan salah satu kabupaten dengan jumlah 530 NIK masyarakat yang dicatut oleh partai politik dalam periode tahun 2022-2024. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan mengetahui bagaimana responsibilitas Komisi Independen Pemilihan Kabupaten (KIP) Bireuen dalam penanganan aduan masyarakat terhadap Sistem Informasi Partai Politik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori responsibilitas administartif menurut Jabra dan Dwivedi dengan 3 parameter yang digunakan pemahaman akan tanggung jawab, evaluasi kinerja, dan komitmen. Hasil penelitian dilapangan menunjukkan bahwa responsibilitas Komisi Independen Pemilihan telah memberikan penanganan yang baik terhadap NIK masyarakat yang tercatut pada sistem informasi partai politik sesuai dengan bentuk tanggung jawab yang telah di implementasikan serta dijalankan oleh pihak KIP sebagai bentuk tanggung jawab dan penindakan lanjutan terhadap kasus pencantuman nama masyarakat sebagai anggota partai. Meskipun masih terdapat kendala dalam penanganannya seperti tingginya jumlah aduan, waktu yang dibutuhkan oleh KIP, transparansi dari partai politik, dan kurangnya tindakan hukum terhadap partai politik. Kata Kunci : Responsibilitas, Komisi Independen Pemilihan, Aduan Masyarakat, Sistem Informasi Partai Politik 0 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 149073 2025-01-23 12:59:38 2025-01-23 13:44:23 machine generated