Electronic Theses and Dissertation

Pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilu 2024 terjadi di Aceh. Alat Peraga Kampanye merupakan benda untuk memperkenal diri kepada masyarakat agar diberikan suara ketika hari Pemilu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana tata kelola pengawasan pada Pemilu dan menganalisis hambatan yang dihadapi oleh Bawaslu dalam mengawasi dan menindak pemasangan APK. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori pengawasan menurut (Robbins dan Coulter) dengan indikator, penetapan standar, pengukuran, perbandingan dan melakukan tindakan. Dan konsep Electoral Governance menurut (Mozaffar dan Schedler). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan dan penindakan yang dilakukan Bawaslu belum optimal. Pada indikator penetapan standar, regulasi yang menjadi acuan telah tersedia, tetapi belum sepenuhnya dipahami oleh seluruh pihak yang terlibat. Pada indikator pengukuran, pengumpulan data terkait pelanggaran alat peraga kampanye dilakukan secara berkala, namun terdapat keterbatasan dalam sumber daya dan alat pengawasan. Pada indikator perbandingan mengungkap adanya kesenjangan antara standar yang ditetapkan dan realitas di lapangan, terutama dalam aspek kepatuhan terhadap aturan. Pada indikator melakukan tindakan, upaya penegakan hukum sering terkendala oleh kurangnya koordinasi antar pihak yang berwenang, sehingga mengurangi efektivitas pengawasan secara keseluruhan. Adapun hambatan yang dihadapi oleh Bawaslu dalam mengawasi dan menindak pelanggaran pada pemasangan APK adalah tidak diberikan pemahaman aturan kepada orang yang disuruh yang memasang APK milik Peserta Pemilu, kemudian sanksi yang diberikan kepada pelanggaran pemasangan APK tidak memberikan efek jera kepada Peserta Pemilu yang melanggar, dan terakhir tidak diaturnya jadwal penindakan dalam aturan menyebabkan adanya kesan pembiaran pada pelanggaran pemasangan APK oleh Bawaslu Kota Banda Aceh. Disarankan agar diatur mengenai jadwal penindakan. Bawaslu harus memperbaiki citranya dan tegas. Orang suruhan harus diberikan pemahaman terkait aturan. Dan sanksi yang diberikan harus lebih tegas.
Kata Kunci: Pengawasan Pemilu, Alat Peraga Kampanye, Kota Banda Aceh

The violation of the installation of Campaign Props in the 2024 Election occurred in Aceh. Campaign Props are objects to introduce themselves to the public so that they vote on election day. This study aims to analyze how the governance of supervision in the General Election and analyze the obstacles faced by Bawaslu in supervising and taking action against the installation of APK. This research uses qualitative methods with data collection techniques through observation, interviews, and documentation. This research uses the theory of supervision according to (Robbins and Coulter) with indicators, setting standards, measuring, comparing and taking action. And the concept of Electoral Governance according to (Mozaffar and Schedler). The results showed that Bawaslu's supervision and prosecution were not optimal. In the standard setting indicator, regulations as a reference are available, but not yet fully understood by all parties involved. In the measurement indicator, data collection related to violations of campaign props is carried out regularly, but there are limitations in resources and monitoring tools. The comparison indicator reveals a gap between the standards set and the reality in the field, especially in the aspect of compliance with the rules. In the indicator of taking action, law enforcement efforts are often constrained by a lack of coordination between the authorities, thus reducing the overall effectiveness of supervision. The obstacles faced by Bawaslu in supervising and taking action against violations in the installation of APKs are not given an understanding of the rules to people who are told to install APKs belonging to Election Participants, then the sanctions given to violations of APK installation do not have a deterrent effect on violating Election Participants, and finally the non-regulation of the enforcement schedule in the rules causes an impression of negligence in violations of APK installation by Bawaslu Banda Aceh City. It is recommended that a schedule for enforcement be set. Bawaslu must improve its image and be firm. The messenger must be given an understanding of the rules. And the sanctions given must be firmer. Keywords : Election Monitoring, Campaign Props, Banda Aceh City