Faizul Achyar Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Fakultas Ilmu Sosial dan Politik - Ilmu Pemerintahan

Skripsi

Pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilu 2024 terjadi di Aceh. Alat Peraga Kampanye merupakan benda untuk memperkenal diri kepada masyarakat agar diberikan suara ketika hari Pemilu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana tata kelola pengawasan pada Pemilu dan menganalisis hambatan yang dihadapi oleh Bawaslu dalam mengawasi dan menindak pemasangan APK. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori pengawasan menurut (Robbins dan Coulter) dengan indikator, penetapan standar, pengukuran, perbandingan dan melakukan tindakan. Dan konsep Electoral Governance menurut (Mozaffar dan Schedler). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan dan penindakan yang dilakukan Bawaslu belum optimal. Pada indikator penetapan standar, regulasi yang menjadi acuan telah tersedia, tetapi belum sepenuhnya dipahami oleh seluruh pihak yang terlibat. Pada indikator pengukuran, pengumpulan data terkait pelanggaran alat peraga kampanye dilakukan secara berkala, namun terdapat keterbatasan dalam sumber daya dan alat pengawasan. Pada indikator perbandingan mengungkap adanya kesenjangan antara standar yang ditetapkan dan realitas di lapangan, terutama dalam aspek kepatuhan terhadap aturan. Pada indikator melakukan tindakan, upaya penegakan hukum sering terkendala oleh kurangnya koordinasi antar pihak yang berwenang, sehingga mengurangi efektivitas pengawasan secara keseluruhan. Adapun hambatan yang dihadapi oleh Bawaslu dalam mengawasi dan menindak pelanggaran pada pemasangan APK adalah tidak diberikan pemahaman aturan kepada orang yang disuruh yang memasang APK milik Peserta Pemilu, kemudian sanksi yang diberikan kepada pelanggaran pemasangan APK tidak memberikan efek jera kepada Peserta Pemilu yang melanggar, dan terakhir tidak diaturnya jadwal penindakan dalam aturan menyebabkan adanya kesan pembiaran pada pelanggaran pemasangan APK oleh Bawaslu Kota Banda Aceh. Disarankan agar diatur mengenai jadwal penindakan. Bawaslu harus memperbaiki citranya dan tegas. Orang suruhan harus diberikan pemahaman terkait aturan. Dan sanksi yang diberikan harus lebih tegas. Kata Kunci: Pengawasan Pemilu, Alat Peraga Kampanye, Kota Banda Aceh 0 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 148723 2025-01-21 15:01:42 2025-01-21 15:04:12 machine generated