FIRA FITRIANI Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Fakultas Hukum 2025

Skripsi

ABSTRAK FIRA FITRIANI PENERAPAN SKEMA E-VOTING DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI INDONESIA FIRA FITRIANI 2025 Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala (vi, 58),pp.,bibl. (Sufyan, S.H., M.H.) Pasal 88 Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa pemberian suara untuk pemilihan kepala daerah dilakukan dengan mencoblos salah satu pasangan calon dalam surat suara. Dengan perkembangan teknologi yang ada hingga saat ini, pemberian suara dengan metode mencoblos tidak lagi relevan sehingga memiliki kemungkian untuk dapat dikembangkan, salah satunya adalah melalui penerapan e-voting dalam pemilihan kepala daerah, sebagaimana yang dipertegas oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 147/PUU-VII/2009. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui posibilitas penerapan e-voting dalam Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia serta untuk mengetahui alasan tidak diterapkannya e-voting dalam Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normative. Adapun sumber data yang digunakan adalah bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, dan bahan hukum sekunder yaitu buku-buku hukum, skripsi, disertasi, maupun tulisan ilmiah hukum dan artikel hukum yang relevan dengan topik dalam pemelitian ini. Serta bahan hukum tersier yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, atau kamus-kamus lainnya. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa E-Voting dapat diterapkan dalam Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia, hal ini dikarenakan kehadiran Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan peluang terhadap penggunaan media elektronik dalam melakukan suatu perbuatan hukum. Selain itu, terdapat amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 147/PUU-VII/2009 yang memberikan kesempatan kepada daerah yang telah memiliki kesiapan untuk menerapkan e-voting. Alasan e-voting belum diterapkan dalam Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia adalah dikarenakan belum adanya suatu aturan hukum yang komperhensif yang mengatur e-voting. Sedangkan Indonesia sebagai negara hukum harus mempersiapkan sebuah peraturan perundang-undangan untuk mengatur pelaksanaan e-voting. Sehingga penerapan e-voting dalam Pemilihan Kepala Daerah memiliki legalitas dan dipastikan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Disarankan kepada Pemerintah untuk memulai penerapan e-voting secara progresif atau bertahap, hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 147/PUU-VII/2009 sebagai landasan hukum. Dikarenakan putusan ini memperbolehkan penggunaan e-voting dalam Pemilihan Kepala Daerah selama tidak melanggar asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Serta penerapan e-voting hanya dapat dilakukan di daerah yang sudah memiliki kesiapan dari segi teknologi, pembiayaan, sumber daya manusia, maupun perangkat lunaknya, serta kesiapan masyarakat di daerah, dan persyaratan lain yang diperlukan. 0 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 148671 2025-01-21 11:43:33 2025-01-21 12:05:52 machine generated