Firly Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Fakultas Ilmu Sosial dan Politik 2025 id Indonesia

Skripsi

ABSTRAK Aceh memiliki Qanun Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal, Qanun ini bertujuan memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat. Namun bedasarkan data yang diperoleh menunjukkan bahwa angka UMKM sertifikasi halal di Kota Sabang masih rendah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan evaluasi kebijakan sistem jaminan sertifikasi halal pada produk UMKM di Kota Sabang, dan mengindentifikasi faktor penghambat dalam pelaksanaan kebijakan sistem jaminan sertifikasi halal pada produk UMKM di Kota Sabang. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori evaluasi kebijakan menurut Wiliam Dunn. Metode yang digunakan adalah kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam evaluasi kebijakan sertifikasi halal produk di kota sabang sudah dilaksanakan namun belum maksimal, dalam 3 tahun terakhir terdapat 798 UMKM namun hanya 19 yang telah berhasil memperoleh sertifikasi halal. Terdapat berbagai respon dari pelaku usaha, sikap menerima namun masih kurang dalam pelaksanaan pengajuan sertifikasi halal yang disebabkan oleh berbagai tantangan. Namun, terdapat keberhasilan peningkatan kesadaran dan kepercayaan masyarakat terhadap pemilihan produk sertifikasi halal. Faktor penghambat dalam kebijakan ini adalah mencakup aspek regulasi, yaitu tumpang tindih kewenangan antar Lembaga, ketidakjelasan prosedur dan standar, inkonsisten kebijakan serta kompleksitas persyaratan. Faktor penghambat dalam aspek teknis, meliputi keterbatasan sarana dan prasarana pendukung serta kurangnya tenaga ahli dan ouditor halal di Kota Sabang. Dan faktor penghambat sosial-ekonomi, terkait beban biaya sertifikasi, dan Tingkat kesadaran UMKM akan pentingnya sertifikasi halal. Disarankan kepada Pemerintah Kota Sabang perlu meningkatkan koordinasi antar lembaga, kepada PPH Kemenag dan MPU Aceh diharapkan dapat menyederhanakan prosedur sertifikasi halal, kepada Disperindag perlu meningkatkan pendampingan teknis bagi UMKM dalam memenuhi standar sertifikasi halal. Pelaku UMKM diharapkan lebih proaktif mencari informasi dan mengikuti sosialisasi serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya sertifikasi halal. Dan untuk masyarakat lebih mendukung produk UMKM lokal yang telah bersertifikat halal. Kata kunci: Evaluasi kebijakan, sertifikasi halal, UMKM Kota Sabang GOVERNMENT POLICY FOOD TABOOS - RELEGION - ISLAM GUARANTEES (LAW) 320.6 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 148627 2025-01-20 23:03:03 2025-01-21 10:27:17 machine generated