Electronic Theses and Dissertation
Universitas Syiah Kuala
THESES
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENYEDIA JASA KONSTRUKSI (ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1148 K/ PID.SUS/2020 TANGGAL 2 JUNI 2020)
Pengarang
Taufik Hidayat - Personal Name;
Dosen Pembimbing
Dr. Dahlan, S.H., M.Hum - 196704041993031004 - - - Dosen Pembimbing I
Prof. Dr. Darmawan, S.H., M.Hum. - - - Dosen Pembimbing II
Nomor Pokok Mahasiswa
2003201010004
Fakultas & Prodi
Fakultas Hukum / Ilmu Hukum (S2) / PDDIKTI : 74101
Penerbit
Banda Aceh : Program Studi Magister Ilmu Hukum., 2025
Bahasa
Indonesia
No Classification
343.078 624
Literature Searching Service
Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENYEDIA JASA KONSTRUKSI (ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1148 K/ PID.SUS/2020 TANGGAL 2 JUNI 2020)
Taufik Hidayat*
Dahlan**
Darwawan***
ABSTRAK
Dalam sektor konstruksi, tindak pidana dapat muncul akibat kelalaian atau kesalahan dalam pelaksanaan pekerjaan yang ditimbulkan, kasus hukum yang melibatkan penyedia jasa konstruksi, terkait pertanggungjawaban pidana penyedia jasa atas pelanggaran hukum yang dilakukannya.
Penelitian ini bertujuan untuk Untuk menjelaskan dan menganalisis pertimbangan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1148 K/Pid.Sus/2020 tanggal 2 Juni 2020 terkait runtuhnya sebahagian Pagar Keliling Rumah Sakit Daerah (RSUD) Kota Subulussalam dan dampak hukum dari Putusan Mahkamah Agung tersebut terhadap Wakil Direktur CV. Mentari Pagi selaku penyedia jasa konstruksi.
Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum yuridis normatif yang menggunakan pendekatan teori kepastian hukum dan pertanggungjawaban pidana yang menggali sumber data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier (penunjang) akan dianalisis dengan pendekatan kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan Perbedaan pendapat (dissenting opinion) dalam pengambilan putusan Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Banda Aceh bertentangan dengan tujuan kepastian hukum, sebab pendapat terbanyak yang diikuti. meskipun suara bulat (mufakat bulat) atau suara terbanyak menentukan diktum putusan, tanpa memperhatikan apakah suara terbanyak itu tidak akurat pendapat hukumnya, peran Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia yang memiliki kewenangan untuk menilai kembali keputusan-keputusan yang diambil oleh pengadilan tingkat bawah. Mahkamah Agung memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa keputusan hukum yang dibuat tidak hanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tetapi juga mencerminkan prinsip keadilan yang lebih luas.
Disarankan dalam membuat putusan, seorang hakim sepatutnya dalam menimbang dan memutus suatu perkara pidana memperhatikan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan agar putusan yang dikeluarkan menjadi putusan yang ideal.
Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Penyedia Jasa Konstruksi, Putusan Mahkamah Agung.
* Mahasiswa Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala
** Dosen Pembimbing I, Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala
***Dosen Pembimbing II, Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala
CRIMINAL LIABILITY FOR CONSTRUCTION SERVICE PROVIDERS (ANALYSIS OF SUPREME COURT DECISION NUMBER 1148 K/PID. SUS/2020 DATED JUNE 2, 2020) Taufik Hidayat* Dahlan** Darwawan*** ABSTRACT In the construction sector, criminal acts can arise due to negligence or errors in the implementation of work, legal cases involving construction service providers, related to the criminal liability of service providers for legal violations they commit. This research aims to To explain and analyze the considerations of Supreme Court Decision Number 1148 K/Pid.Sus/2020 dated 2 June 2020 regarding the collapse of part of the Subulussalam City Regional Hospital (RSUD) Fence and the legal impact of the Supreme Court Decision on the Deputy Director of CV. Mentari Pagi as a construction service provider. The research method used is a normative juridical legal research method which uses a theoretical approach to legal certainty and criminal responsibility which explores secondary data sources in the form of primary, secondary and tertiary (supporting) legal materials which will be analyzed using a qualitative approach. The research results show differences of opinion (dissenting opinion) In making the decision of the Corruption Court at the Banda Aceh District Court it is contrary to the aim of legal certainty, because the majority opinion is followed. Even though a unanimous vote (unanimous consensus) or majority vote determines the dictum of the decision, regardless of whether the majority vote is an inaccurate legal opinion, the role of the Supreme Court as the highest judicial institution in Indonesia has the authority to reassess decisions taken by lower level courts. The Supreme Court has a strategic role in ensuring that legal decisions made are not only in accordance with statutory regulations, but also reflect broader principles of justice. It is recommended that when making a decision, a judge should consider and decide on a criminal case by paying attention to the principles of justice, legal certainty and expediency so that the decision issued is an ideal decision. Keywords : Criminal Liability, Construction Service Providers, Supreme Court Decision. * Master of Laws Student, Faculty of Law, Universitas Syiah Kuala ** Supervisor I, Faculty of Law, Universitas Syiah Kuala ***Supervisor II, Faculty of Law, Universitas Syiah Kuala
MENGUJI AJARAN TURUT SERTA (DEELNEMING) DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR : 1769 K/PID.SUS/2015 (Harry Arfhan, 2019)
PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM TENDER JASA KONSTRUKSI (SUATU PENELITIAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH) (Ade Aulia, 2024)
KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENGUJIAN FORMIL TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR: 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJARN(ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR: 91/PUU-XVIII/2020) (SYAUQAN ABRAR, 2022)
KEWENANGAN KETUA MAHKAMAH AGUNG MENGELUARKAN SURAT KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG NOMOR 73/KMA/HK.01/IX/2015 PERIHAL PENYUMPAHAN ADVOKAT (Muttaqin Asyura, 2019)
KEWENANGAN PENGATURAN MAHKAMAH AGUNG KAJIAN YURIDIS TERHADAP PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG LARANGAN PENINJAUAN KEMBALI PUTUSAN PRAPERADILAN (Nelly Mulia Husma, 2018)