Taufik Hidayat Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Program Studi Magister Ilmu Hukum 2025 id Indonesia

Theses

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENYEDIA JASA KONSTRUKSI (ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1148 K/ PID.SUS/2020 TANGGAL 2 JUNI 2020) Taufik Hidayat* Dahlan** Darwawan*** ABSTRAK Dalam sektor konstruksi, tindak pidana dapat muncul akibat kelalaian atau kesalahan dalam pelaksanaan pekerjaan yang ditimbulkan, kasus hukum yang melibatkan penyedia jasa konstruksi, terkait pertanggungjawaban pidana penyedia jasa atas pelanggaran hukum yang dilakukannya. Penelitian ini bertujuan untuk Untuk menjelaskan dan menganalisis pertimbangan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1148 K/Pid.Sus/2020 tanggal 2 Juni 2020 terkait runtuhnya sebahagian Pagar Keliling Rumah Sakit Daerah (RSUD) Kota Subulussalam dan dampak hukum dari Putusan Mahkamah Agung tersebut terhadap Wakil Direktur CV. Mentari Pagi selaku penyedia jasa konstruksi. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum yuridis normatif yang menggunakan pendekatan teori kepastian hukum dan pertanggungjawaban pidana yang menggali sumber data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier (penunjang) akan dianalisis dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan Perbedaan pendapat (dissenting opinion) dalam pengambilan putusan Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Banda Aceh bertentangan dengan tujuan kepastian hukum, sebab pendapat terbanyak yang diikuti. meskipun suara bulat (mufakat bulat) atau suara terbanyak menentukan diktum putusan, tanpa memperhatikan apakah suara terbanyak itu tidak akurat pendapat hukumnya, peran Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia yang memiliki kewenangan untuk menilai kembali keputusan-keputusan yang diambil oleh pengadilan tingkat bawah. Mahkamah Agung memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa keputusan hukum yang dibuat tidak hanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tetapi juga mencerminkan prinsip keadilan yang lebih luas. Disarankan dalam membuat putusan, seorang hakim sepatutnya dalam menimbang dan memutus suatu perkara pidana memperhatikan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan agar putusan yang dikeluarkan menjadi putusan yang ideal. Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Penyedia Jasa Konstruksi, Putusan Mahkamah Agung. * Mahasiswa Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala ** Dosen Pembimbing I, Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala ***Dosen Pembimbing II, Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala SUPREME COURT JUSTICES CONSTRUCTION INDUSTRY - LAW 343.078 624 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 148399 2025-01-18 00:30:36 2025-01-20 14:58:07 machine generated