Fatimah Zahara Nasution Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Fakultas Hukum 2025 id Indonesia

Skripsi

Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa sistem peradilan pidana anak dilaksanakan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam praktiknya prosedur tersebut sudah dilaksanakan oleh Kepolisian Resor Kota Banda Aceh namun tindak pidana anak dengan kekerasan yang terus marak terjadi menyebabkan kendala dalam penerapan prosedur agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan penegakan hukum yang digunakan pada Tindak Pidana dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak, kendala didalam penegakan hukum terhadap Tindak Pidana dengan Kekerasan yang dilakukan oleh anak, serta upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala terhadap anak yang melakukan Tindak Pidana dengan Kekerasan. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Data penelitian yang digunakan diperoleh dari data primer berupa hasil wawancara dengan responden dan informan, serta data sekunder berupa literatur kepustakaan, mencakup buku teks, teori, peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum yang digunakan pada tindak pidana dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak ialah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dalam hal ini berfokus pada tingkat penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan di ruang lingkup Kepolisian Resor Kota. Kendala dalam penerapan hukum terhadap tindak pidana dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak terbagi dalam beberapa faktor yang beragam yaitu seperti keluarga yang kurang kooperatif, rendahnya kesadaran hukum, dan kurangnya sumber daya di Kepolisian Resor Kota Banda Aceh. Dan upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala terhadap anak yang melakukan tindak pidana dengan kekerasan adalah melakukan upaya preventif seperti melakukan sosialisasi, penyuluhan, pendekatan moral terhadap anak dan pengawasan dalam melakukan kegiatan kepada anak dan upaya represif dengan memberikan sanksi yang sesuai dan memberikan efek jera kepada anak yang melakukan tindak pidana sampai memberikan luka berat atau menghilangkan nyawa seseorang. Disarankan kepada penegak hukum perlunya suatu pembaruan yang harus dilakukan pihak Kepolisian khususnya efisiensi dalam pelaksanaan menanggulangi kenakalan remaja dan memberikan sosialisasi hukum terkait betapa pentingnya diversi tersebut dan kemudahan dalam proses administrasi baik untuk pelaku/keluarga. CRIME VIOLENT CRIME 345 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 148387 2025-01-17 23:08:02 2025-01-20 11:21:51 machine generated