<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<modsCollection xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://www.loc.gov/mods/v3" xmlns:slims="http://slims.web.id" xsi:schemaLocation="http://www.loc.gov/mods/v3 http://www.loc.gov/standards/mods/v3/mods-3-3.xsd">
<mods version="3.3" id="148161">
 <titleInfo>
  <title>KEBERADAAN CAMAT SEBAGAI PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SEMENTARA DI KOTA BANDA ACEH</title>
 </titleInfo>
 <name type="Personal Name" authority="">
  <namePart>Fahmi Riza</namePart>
  <role>
   <roleTerm type="text">Primary Author</roleTerm>
  </role>
 </name>
 <typeOfResource manuscript="no" collection="yes">mixed material</typeOfResource>
 <genre authority="marcgt">bibliography</genre>
 <originInfo>
  <place>
   <placeTerm type="text">Banda Aceh</placeTerm>
   <publisher>Fakultas Hukum (S2)</publisher>
   <dateIssued>2025</dateIssued>
  </place>
 </originInfo>
 <language>
  <languageTerm type="code"></languageTerm>
  <languageTerm type="text"></languageTerm>
 </language>
 <physicalDescription>
  <form authority="gmd">Theses</form>
  <extent></extent>
 </physicalDescription>
 <note>Pendaftaran tanah bertujuan memberikan kepastian hukum terkait hak atas tanah, termasuk objek, subjek, dan status haknya. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 mengatur pendaftaran tanah oleh BPN yang dibantu oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan PPAT Sementara (PPATS) di wilayah yang kekurangan PPAT, serta diatur tersendiri dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Camat sebagai PPAT Sementara di Banda Aceh, meskipun banyak lulusan kenotariatan yang memenuhi syarat sebagai PPAT namun masih terdapat Camat yang tetap diangkat menjadi PPAT Sementara.&#13;
Tujuan Penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan menganalisis faktor penyebab masyarakat masih menggunakan jasa PPATS dalam pembuatan akta peralihan hak atas tanah dan relevansi keberadaan Camat selaku PPATS.  &#13;
Jenis penelitian dan metode yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris yaitu penelitian lapangan yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dengan apa yang terjadi dalam masyarakat, penelitian ini menggunakan analisis kualitatif.&#13;
Hasil penelitian ditemukan bahwa di Kota Banda Aceh, masyarakat masih memanfaatkan jasa Camat sebagai PPATS karena beberapa faktor utama, seperti kedekatan sosial, aksesibilitas yang lebih mudah, dan biaya yang lebih terjangkau dibandingkan dengan notaris atau PPAT. Selain itu, Camat dianggap oleh masyarakat awam lebih cepat dan efisien dalam memberikan layanan, serta memiliki hubungan kuat dengan instansi pemerintah lainnya. Meskipun demikian, penunjukan Camat sebagai PPATS juga berpotensi menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat di daerah dengan jumlah PPAT formal yang memadai, yang dapat berdampak negatif.&#13;
Disarankan kepada Camat, guna memastikan standar kualitas dan kepastian hukum yang sama di seluruh wilayah, dan kepada BPN untuk memastikan penunjukan Camat sebagai PPATS tidak mengganggu persaingan yang sehat di wilayah yang sudah memiliki cukup PPAT.</note>
 <note type="statement of responsibility"></note>
 <classification>0</classification>
 <identifier type="isbn"></identifier>
 <location>
  <physicalLocation>ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala</physicalLocation>
  <shelfLocator></shelfLocator>
 </location>
 <slims:digitals/>
</mods>
<recordInfo>
 <recordIdentifier>148161</recordIdentifier>
 <recordCreationDate encoding="w3cdtf">2025-01-17 15:34:35</recordCreationDate>
 <recordChangeDate encoding="w3cdtf">2025-01-17 15:51:27</recordChangeDate>
 <recordOrigin>machine generated</recordOrigin>
</recordInfo>
</modsCollection>