Rizqullah Mulya Ramli Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Fakultas Hukum 2025

Skripsi

Pasal 611a Rv ayat (1) BRv menyebutkan bahwa atas permintaan salah satu pihak, hakim dapat menjatuhkan hukuman kepada pihak lain berupa membayar sejumlah uang, yang disebut dengan dwangsom, dalam hal hukuman pokok tidak dilaksanakan, dengan tidak mengurangi hak ganti rugi sepanjang hal itu berdasar. Suatu dwangsom tidak dapat dijatuhkan jika hukuman itu untuk pembayaran sejumlah uang, BRv sudah tidak berlaku lagi. Yang berlaku adalah HIR dan RBg. namun karena kebutuhan hukum dan keadaan, pengadilan masih menggunakan pasal tersebut. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan pertimbangan hakim dalam menetapkan adanya dwangsom pada putusan hakim dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Banda Aceh , untuk menjelaskan hambatan terhadap implementasi dwangsom dalam putusan hakim pada perkara perdata di Pengadilan Negeri Banda Aceh dan untuk menjelaskan upaya mengatasi hambatan pada implementasi dwangsom pada putusan hakim dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Banda Aceh. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Data penelitian yang digunakan diperoleh dari data primer berupa hasil wawancara dengan responden dan informan, serta data sekunder berupa literatur kepustakaan, mencakup buku teks, teori, peraturan perundang-undangan. Pengolahan data menggunakan metode kualitatif, analisis data menggunakan deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada pertimbangan hakim ada dua hal yang menjadi pedoman dalam menjatuhkan dwangsom yang pertama, dwangsom tidak dapat dijatuhkan terhadap putusan hakim yang hukuman pokoknya berupa pembayaran uang. Kedua, kemungkinan eksekusi riil bukan halangan untuk menjatuhkan hukuman dwangsom. Serta terdapat beberapa hambatan yang ditemui dalam penerapannya yaitu tidak adanya ketentuan/aturan tentang pelaksanaan uang paksa (dwangsom), tidak adanya partisipasi aktif dari tergugat dan kurangnya pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan adalah diperlukan suatu aturan baru yang mengatur lebih rinci mengenai uang paksa diperlukan, menggunakan dasar hukum yang akurat seperti aturan hukum yang ada serta menambahkan yuresprudensi serta doktrin jika memang diperlukan serta pengawasan pihak pengadilan dalam menjalankan amar putusan. Disarankan kepada penegak hukum agar dibuat Undang-Undang yang lebih jelas dan spesifik lagi mengenai penerapan Dwangsom untuk menghindari terjadinya perbedaan pandangan pada majelis hakim, kepada pihak tergugat dan penggugat agar putusan dapat dijalankan sehingga diharapkan terpenuhnya hak dan kewajiban masing-masing dan untuk mengatasi hambatan dalam eksekusi, pengadilan harus memperketat pengawasan terhadap proses verhaal executie. 0 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 147831 2025-01-16 15:49:25 2025-01-16 15:57:35 machine generated