Tisyani syaravina muzza Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Fakultas Hukum 2025

Skripsi

Perlindungan pekerja/buruh dalam likuidasi bank di atur dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Salah satu Bank yang telah mengalami likuidasi adalah Bank BPR Aceh Utara. Penyelesaian pemenuhan hak pekerja/buruh yang telah dilikuidasi mengacu pada Pasal 95 ayat (4) UUK yaitu dalam hal Perusahaan dinyatakan dilikuidasi berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku, maka upah dan hak-hak lainnya dari pekerja/buruh merupakan hutang yang didahulukan pembayarannya. Dalam praktik pemenuhan hak pekerja/buruh tersebut ada yng berakhir baik dan ada pula yang menimbulkan sengketa sampai ke Tingkat pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan bentuk perlindungan pekerja/buruh pada likuidasi PT Bank BPR Aceh Utara, menjelaskan proses pemenuhan hak pekerja/buruh pada likuidasi PT Bank BPR Aceh Utara dengan perbandingan pada PT Bank BPRS Hareukat ke dalam Putusan Pengadilan dan untuk mengetahui pandangan pekerja/buruh dan pihak terkait tentang pemenuhan hak-haknya pada likuidasi PT Bank BPR Aceh Utara. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dan yuridis empiris dengan melakukan studi kepustakaan serta penelitian lapangan melalui wawancara dengan narasumber. Data penelitian didasarkan kepada bahan hukum primer dan sekunder, dan penelitian yang mengacu pada hukum peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian ini membahas perlindungan pekerja dalam likuidasi bank, yang dilakukan melalui pemberian kompensasi berupa pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan penggantian hak sesuai Undang-Undang Ketenagakerjaan. Studi kasus pada PT Bank BPR Aceh Utara menunjukkan bahwa proses pemenuhan hak pekerja dapat diselesaikan secara non-litigasi dengan kelancaran, di bawah pengelolaan tim likuidasi OJK. Berbeda dengan kasus PT BPR Hareukat, yang menghadapi sengketa hingga jalur litigasi. Hasil ini menunjukkan pentingnya manajemen likuidasi yang sesuai regulasi untuk memastikan pemenuhan hak pekerja secara efektif. Disarankan untuk mencegah terjadinya likuidasi serupa di masa depan, Lembaga keungan di Aceh, termasuk BPR, perlu lebih memperhatikan dan mematuhi ketentuan yang di atur dalam UUK serta Implementasi sistem syariah harus dipercepat untuk memastikan kelangsungan operasional bank dan menghindari sanksi likuidasi. 0 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 147661 2025-01-16 10:07:33 2025-01-16 11:39:17 machine generated