fira salsabila Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Fakultas Hukum 2025 id Indonesia

Skripsi

Sesuai dengan tugas pemerintah untuk mensejahterakan rakyatnya demikian pula tugas Pemerintah Daerah untuk mewujudkan tujuan tersebut, memberikan perlindungan hukum kepada pelaku usaha mikro makanan tradisional dalam pengembangan usaha yang ada di Kabupaten Bireuen, sesuai pasal 5 Undang Undang Nomor. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial. Saat ini perannya masih dirasa kurang dalam memberikan dukungan maupun dorongan kepada pelaku usaha mikro dalam melakukan pengembangan usaha tersebut, maka dari itu bagaimana upaya yang diberikan Pemerintah Kabupaten Bireuen untuk membantu pelaku usaha mikro dalam melakukan pengembangan usaha mikro. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Bireuen kepada pelaku usaha mikro, faktor penghambat dalam pengembangan usaha mikro, dan Upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen dalam meningkatkan pengembangan usaha mikro. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris yaitu metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer yang diperoleh melalui penelitian lapangan berupa wawancara dan penelitian kepustakaan dengan cara mempelajari Peraturan Perundang-Undangan dan bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Data dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaku usaha mikro masih kurang dalam melakukan pengembangan usaha, untuk itu Pemerintah Kabupaten Bireuen perannya sangat dibutuhkan oleh pelaku usaha untuk membantu mereka dalam melakukan pengembangan usaha. Maka Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen memberikan perlindungan hukum kepada pelaku usaha mikro yang terdiri dalam tiga hal yaitu, responsivitas, layanan yang baik, standarnisasi dan sertifikat. Saat menjalankan usaha ada beberapa faktor penghambat dalam melakukan pengembangan usaha mikro diantaranya faktor permodalan, faktor manajemen dan teknologi, faktor kurangnya kreatifitas dan inovasi, faktor persaingan dan akses pemasaran. Maka untuk hal tersebut ada beberapa upaya yang Pemerintah Daerah lakukan untuk meningkatkan pengembangan usaha mikro yaitu, upaya monitoring dan evaluasi, pelatihan dan pendampingan, dan program pembiayaan. Disarankan Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen agar lebih baik dalam menjalankan tugasnya untuk memberikan perlindungan hukum kepada pelaku usaha mikro dalam melakukan pengembangan usaha. Karena pelaku usaha ini memerlukan adanya dorongan dan bimbingan dari Pemerintah Daerah, serta diharapkankan untuk kedepannya upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah dilakukan dengan lebih baik karena pelaku usaha ini merupakan salah satu pendukung dalam pertumbuhan ekonomi daerah. Bagi pelaku usaha disarankan untuk dapat memanfaatkan dangan baik sarana dan prasarana yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen . CONSUMER PROTECTION - LAW BUSINESS ENTERPRISE - LAW 346.065 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 147623 2025-01-15 21:58:15 2025-01-16 11:53:57 machine generated