Fariz Rifqi Faisal Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Fakultas Hukum 2025 id Indonesia

Skripsi

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mensyaratkan bahwa Penyandang Disabilitas dapat berpartisipasi aktif, dan menggunakan hak pilih dalam pelaksanaan pemilu. Namun, pada kenyataan dilapangan kesempatan penyandang disabilitas dalam menyalurkan hak pilih dalam pelaksanaan pemilu. Permasalahan pada penelitian ini adalah bagaimana peran KIP dan Panwaslih dalam menjamin hak pilih, apa saja yang menjadi hambatan dan kendala dalam pelaksanaan, dan bagaimana upaya yang akan dilakukan untuk pemilu yang akan datang. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana peran KIP Kota Banda Aceh dalam melaksanakan pemilu bagi penyandang disabilitas, permasalahan dan dampak yang dihadapi oleh penyandang disabilitas dan KIP Kota Banda Aceh dalam pemilihan umum, dan upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk pemilihan umum bagi penyandang disabilitas di Kota Banda Aceh. Berdasarkan permasalahan di dalam penelitian ini, maka digunakan metode penelitian Yuridis Empiris guna mengamati secara langsung bagaimana fakta di lapangan, dengan melakukan wawancara langsung kepada responden dan informan yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil penelitian ini berkesimpulan bahwa KIP dan Panwaslih Kota Banda Aceh merupakan lembaga yang berperan dalam pelaksanaan pemilu, KIP berperan dalam menyelenggarakan pemilu bagi penyandang disabilitas dalam memenuhi hak milih disabilitas. Meskipun terdapat pengaturan yang telah mengatur hak-hak disabilitas, dalam pelaksanaan di lapangan masih terdapat beberapa hambatan ataupun kendala yaitu TPS yang belum ramah disabilitas, minimnya sosialisasi dan informasi, ketiadaan alat bantu, dan kurangnya pemahaman petugas. Upaya yang perlu dilakukan adalah melakukan pemetaan komprehensif untuk menyediakan TPS khusus penyandang disabilitas di setiap kecamatan, menyediakan alat bantu, serta sosialisasi dan simulasi inklusif melalui berbagai media. Dalam penelitian ini disarankan agar KIP dan Panwaslih Kota Banda Aceh untuk meningkatkan dan mengoptimalkan aksesibilitas TPS bagi penyandang disabilitas, memberikan akses informasi, sosialisasi, dan simulasi yang ramah disabilitas dengan menggunakan media komunikasi atau secara langsung, dan melakukan monitoring dan evaluasi khusus sesudah, saat, dan sebelum pelaksanaan pemilu, serta melakukan pemetaan yang komprehensif dengan menyediakan TPS khusus penyandang disabilitas. ELECTION LAW DISABILITY (LAW) 342.07 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 147587 2025-01-15 17:10:07 2025-01-16 10:49:57 machine generated