CUT AZIZIAH RAUDHAH Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Fakultas Hukum 2025 id Indonesia

Skripsi

Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) di Aceh merupakan salah satu elemen penting dalam penyelenggaraan pemilihan umum yang mencerminkan kekhususan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). Panwaslih berfungsi untuk mengawasi seluruh tahapan pemilu guna memastikan pelaksanaannya berjalan sesuai dengan prinsip demokrasi. Namun, implementasi pembentukannya menghadapi berbagai hambatan, seperti ketidaksesuaian regulasi dengan praktik, dualisme kewenangan antara Panwaslih dan Bawaslu, keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dan anggaran, serta kurangnya sistem dokumentasi yang terintegrasi. Hambatan ini menimbulkan tantangan dalam menjaga independensi dan efektivitas Panwaslih. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan pembentukan Panwaslih dalam perspektif UUPA, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi, serta memberikan rekomendasi strategis untuk mengatasi permasalahan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang, yang dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisa undang-undang serta regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun UUPA memberikan kerangka hukum yang jelas, implementasi di lapangan sering kali tidak konsisten dengan regulasi. Dualisme kewenangan dengan Bawaslu memperburuk efektivitas pengawasan, ditambah dengan keterbatasan anggaran, SDM, dan dokumentasi yang melemahkan keberlanjutan kelembagaan Panwaslih. Untuk mengatasi hambatan ini, diperlukan harmonisasi regulasi antara antara Undang-Undang Pemerintah Aceh Nomor 11 Tahun 2006 kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, penguatan kapasitas SDM melalui pelatihan berkelanjutan, optimalisasi anggaran, serta pengembangan sistem dokumentasi berbasis teknologi. Saran yang diajukan adalah pembentukan forum koordinasi reguler antara pemerintah pusat dan Aceh untuk menyusun pedoman kerja yang selaras dengan kekhususan lokal, sekaligus meningkatkan sinergi antara Panwaslih dan Bawaslu dalam pengawasan pemilu. ELECTION PROCEDURES - LAW 342.07 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 147561 2025-01-15 16:07:20 2025-01-16 10:16:33 machine generated