Tiara Pebrina Raseki Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Fakultas Hukum 2025 id Indonesia

Skripsi

Pasal 28 ayat (1) Jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE menyatakan bahwa “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu miliar rupiah)”. Namun kenyataannya, tindak pidana tersebut tetap terjadi dan terdapat perbedaan putusan hakim dalam 2 kasus menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang terjadi di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya tindak pidana, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, serta upaya menanggulangi tindak pidana menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen melalui transaksi online. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris. Data penelitian diperoleh melalui penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Penelitian lapangan dilakukan dengan wawancara terhadap responden dan informan. Penelitian kepustakaan dilakukan dngan cara mempelajari buku, literasi dan aturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya tindak pidana yaitu faktor ekonomi, faktor teknologi, dan faktor minimnya risiko tertangkap oleh pihak berwajib. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara terhadap pelaku penyebaran berita bohong dan menyesatkan yaitu pertimbangan yuridis (Surat Dakwaan, Keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa, Barang Bukti dan Pasal-Pasal dalam Peraturan Hukum Pidana) dan Pertimbangan non-yuridis (hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan). Penanggulangan tindak pidana dalam upaya mencegah tindak pidana menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen melalui Transaksi Online yaitu berupa upaya preventif seperti melakukan sosialisasi tentang tindak pidana menyebarkan berita bohong kepada masyarakat, serta upaya represif yaitu memberikan sanksi kepada pelaku sesuai dengan perbuatannya. Disarankan kepada Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh agar dapat memberikan hukuman yang setimpal terhadap pelaku tindak pidana dan kepada Polresta Banda Aceh perlu meningkatkan kerja sama dengan dinas terkait dalam memberikan edukasi. Diharapkan kepada masyarakat agar lebih hati hati dalam melakukan transaksi online serta diharapkan masyarakat lebih bijak dalam menyebarkan berita. CRIMINAL OFFENSES - LAW CONSUMER PROTECTION - LAW 343.071 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 147541 2025-01-15 15:29:16 2025-01-16 10:35:45 machine generated