Electronic Theses and Dissertation

Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 10% menjadi 11% yang diberlakukan pada April 2022 telah menjadi kebijakan fiskal yang signifikan dengan dampak cukup besar terhadap stabilitas inflasi di Indonesia. Inflasi merupakan indikator penting yang dapat mencerminkan keseimbangan ekonomi, terutama dalam hal daya beli masyarakat dan stabilitas harga barang dan jasa. Kebijakan ini memunculkan tantangan untuk memastikan bahwa lonjakan inflasi yang disebabkan oleh kenaikan PPN dapat dikelola dengan baik agar tidak berdampak negatif pada perekonomian. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak kenaikan PPN terhadap inflasi menggunakan metode Regression Discontinuity in Time (RDiT). Data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup variabel-variabel ekonomi bulanan dari April 2020 hingga Juli 2024. Selain variabel utama inflasi, penelitian ini juga melibatkan variabel-variabel kontrol seperti uang beredar sempit dan luas, suku bunga, nilai tukar Rupiah terhadap USD, serta total ekspor dan impor untuk memastikan analisis yang kompleks. Pemilihan model terbaik dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria AIC dan BIC, dan model linier different slope terpilih sebagai model terbaik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kenaikan PPN sebesar 11% memberikan dampak langsung yang signifikan terhadap inflasi, dengan peningkatan inflasi sebesar 2,897% pada awal kebijakan diberlakukan. Namun, dampaknya cenderung berkurang seiring waktu, yang menunjukkan kemampuan pasar untuk beradaptasi terhadap perubahan kebijakan melalui mekanisme stabilisasi harga yang dilakukan pemerintah. Model terbaik memiliki nilai koefisien determinasi (R2) sebesar 95,19%, menunjukkan kemampuan model yang sangat baik dalam menjelaskan variasi inflasi yang dipengaruhi oleh kebijakan dan faktor waktu. Dampak kebijakan ini mengindikasikan perlunya strategi implementasi kebijakan yang bertahap dan penguatan kebijakan pendukung untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu rujukan untuk mengkaji dampak kenaikan PPN dari 11% menjadi 12% yang barusan diberlakukan pemerintah pada 1 Januari 2025.

The increase in Value Added Tax (VAT) from 10% to 11% enacted in April 2022 has been a significant fiscal policy with a fairly significant impact on inflation stability in Indonesia. Inflation is an important indicator that can reflect the balance of the economy, especially in terms of people's purchasing power and price stability of goods and services. This policy raises the challenge of ensuring that the inflation spike caused by the VAT increase can be managed properly so as not to negatively impact the economy. This study aims to evaluate the impact of the VAT increase on inflation using the Regression Discontinuity in Time (RDiT) method. The data used in this study includes monthly economic variables from April 2020 to July 2024. In addition to the main inflation variable, this study also involves control variables such as narrow and broad money supply, interest rate, Rupiah exchange rate against USD, and total exports and imports to ensure complex analysis. The best model selection is done by considering the AIC and BIC criteria, and the linier different slope model is selected as the best model. The results show that the VAT increase of 11% has a significant direct impact on inflation, with an increase in inflation of 2.897% at the beginning of the policy. However, the impact tends to decrease over time, indicating the ability of the market to adapt to policy changes through price stabilisation mechanisms implemented by the government. The best model has a coefficient of determination (R2) of 95.19%, indicating the model's excellent ability to explain variations in inflation influenced by policy and time factors. The impact of this policy indicates the need for a gradual policy implementation strategy and strengthening of supporting policies to maintain price stability and people's purchasing power. The results of this study can be used as a reference to study the impact of the increase in VAT from 11% to 12%, recently enacted by the government on January 1, 2025.