A COMPARATIVE STUDY ON SYRIA AND PALESTINE Ariq Taqi Rana Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Fakultas Hukum 2025

Skripsi

Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) dibentuk untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional, namun efektivitasnya dalam menangani genosida dalam konflik bersenjata dibatasi secara hukum oleh Pasal 27(3) Piagam PBB. Ketentuan ini memberikan hak veto kepada anggota tetap, yang memungkinkan mereka untuk memblokir resolusi terlepas dari kebutuhan mereka dalam menangani krisis kemanusiaan. Konflik di Suriah dan Palestina menyoroti bagaimana kerangka hukum ini memungkinkan prioritas kepentingan geopolitik anggota tetap di atas tanggung jawab DK PBB untuk mencegah dan menangani genosida. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi dan konsekuensi dari hak veto di dalam DK PBB, dengan fokus pada kasus Suriah dan Palestina. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana penggunaan hak veto yang tidak dibatasi oleh Pasal 27(3) Piagam PBB berdampak pada akuntabilitas Dewan dan kemampuannya untuk menegakkan norma-norma hukum internasional, khususnya dalam mencegah genosida. Dengan membandingkan tindakan Rusia dan Amerika Serikat, penelitian ini berusaha untuk mengidentifikasi kekurangan sistemik dan mengusulkan reformasi yang dapat ditindaklanjuti untuk meningkatkan fungsi Dewan dalam menanggapi krisis kemanusiaan yang parah. Dengan menggunakan penelitian hukum normatif, studi ini mengacu pada data sekunder, termasuk undang-undang internasional, analisis ilmiah, dan laporan dari organisasi global seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Genocide Watch. Pendekatan komparatif diterapkan untuk memahami dimensi operasional dan hukum dari hak veto dan implikasinya dalam konflik yang menjadi sasaran. Temuan-temuan mengungkapkan bahwa penggunaan hak veto telah merusak kemampuan DK PBB untuk menangani genosida secara efektif, memungkinkan anggota tetap untuk memprioritaskan kepentingan strategis di atas masalah kemanusiaan. Hal ini mengakibatkan kesenjangan yang signifikan dalam akuntabilitas dan menyoroti ketiadaan mekanisme untuk menentang atau membatasi penggunaan hak veto. Kasus Suriah dan Palestina menunjukkan bagaimana Pasal 27(3) Piagam PBB telah menghambat upaya untuk mengimplementasikan resolusi, sehingga melanggengkan kekerasan dan mengikis kepercayaan terhadap legitimasi DK PBB sebagai badan penjaga perdamaian. Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, studi ini merekomendasikan untuk mengadopsi mekanisme pengesampingan supermayoritas untuk krisis yang parah dan juga mengamandemen Pasal 27 Piagam PBB dengan memberikan masukan yang lebih besar dalam pengambilan keputusan kepada anggota tidak tetap. Langkah-langkah ini penting untuk menyeimbangkan dinamika kekuasaan di dalam DK PBB dengan membatasi hak veto dalam kasus-kasus genosida, meningkatkan daya tanggapnya terhadap tindakan kemanusiaan yang mendesak, dan mencegah penyalahgunaan lebih lanjut dalam hak veto seiring dengan dominasi P5. 0 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 147461 2025-01-15 12:34:51 2025-01-15 14:43:37 machine generated