ASLAN ARIFIN Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Fakultas Hukum 2025 id Indonesia

Skripsi

Pasal 37 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara khusus mengatur sistem pembuktian terbalik yang ditujukan untuk mengatasi kesulitan dalam melakukan pembuktian terhadap perampasan harta kekayaan terdakwa apabila dilakukan dengan menggunakan teori pembuktian negatif. Pada penerapannya pembuktian terbalik mengakibatkan pro dan kontra karena dianggap telah menodai beberapa ketentuan hak asasi manusia dan asas praduga tidak bersalah. Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan pengaruh pembuktian terbalik terhadap proses penegakan hukum pada tindak pidana korupsi dan menjelaskan faktor faktor yang mempengaruhi keefektifan penerapan pembuktian terbalik dalam penanganan tindak pidana korupsi serta upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan keefektifan pembuktian terbalik dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian dengan metode hukum yang dilakukan dengan cara pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, kaidah hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa pembuktian terbalik berpengaruh terhadap proses pengusutan korupsi. Penerapan pembuktian terbalik tidak lepas dari faktor yang berpotensi mempengaruhi keefektifannya yaitu, penerapan asas praduga tidak bersalah dan keharusan jaksa penuntut umum dalam membuktikan adanya perbuatan korupsi. Agar mekanisme pembuktian terbalik berjalan efektif, diperlukan upaya yang komprehensif dari berbagai pihak diantaranya, peranan hakim dan jaksa dalam penerapan pembuktian terbalik pada tindak pidana korupsi dan pembuktian terbalik dilakukan secara perdata dalam hal pemblokiran, penyitaan dan perampasan harta kekayaan. Diharapkan adanya penyesuaian aturan hukum mengenai penerapan pembuktian terbalik yang lebih spesifik untuk memberikan dasar hukum yang jelas dalam menerapkannya. Diharapkan dalam penerapan pembuktian terbalik adanya kepastian bahwa hak terdakwa atas praduga tidak bersalah tetap dilindungi, serta adanya penyusunan bukti yang jelas dan komprehensif yang akan mempermudah pengadilan dalam menerapkan pembuktian terbalik. Diharapkan profesioalisme yang tinggi antara berbagai pihak, terutama hakim dan jaksa dalam penerapan pembuktian terbalik pada tindak pidana korupsi, selain itu pembuktian terbalik juga perlu diterapkan secara perdata, khususnya terkait dengan pemblokiran, penyitaan, dan perampasan harta kekayaan, guna memberikan kejelasan dan kepastian hukum yang lebih kuat dalam proses penegakan hukum. CORRUPTION IN GOVERNMENT - LAW LAW ENFORCEMENT - LAW 345.023 23 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 147045 2025-01-14 06:48:51 2025-01-14 10:50:23 machine generated