Dhea Indah Try Yulanda Sari Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Fakultas Hukum 2025

Skripsi

Pasal 1150 KUH Perdata disebutkan bahwa “Gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh kuasanya, sebagai jaminan atas utangnya, dan yang memberi wewenang kepada kreditur untuk mengambil pelunasan piutangnya dan barang itu dengan mendahului kreditur-kreditur lain; dengan pengecualian biaya penjualan sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai pemilikan atau penguasaan, dan biaya penyelamatan barang itu, yang dikeluarkan setelah barang itu sebagai gadai dan yang harus didahulukan”. Namun dalam peraktiknya, PT Pegadaian Unit Syariah Kota Sabang belum menjalankan tanggung jawabnya secara maksimal terhadap pemeliharaan barang sehingga mengakibatkan adanya mu’nah yang harus dibayarkan oleh nasabah. Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan pelaksanaan pemeliharaan barang jaminan gadai PT Pegadaian Unit Syariah Kota Sabang, untuk menjelaskan bentuk tanggung jawab pihak pemegang gadai terhadap barang jaminan gadai PT Pegadaian Unit Syariah Kota Sabang, dan untuk menjelaskan hambatan PT Pegadaian Unit Syariah Kota Sabang dalam melaksanakan pemeliharaan barang jaminan gadai. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris. Data diperoleh melalui wawancara dengan responden dan informan. Hasil penelitian dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukan terdapat 3 prosedur dalam pemberian pinjaman, yaitu permohonan pembiayaan, analisis pembiayaan dan keputusan atas permohonan pembiayaan. Terkait dengan tanggung jawab Pegadaian Unit Syariah Sabang merujuk pada Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 dimana penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari’ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Hambatan PT Pegadaian Unit Syariah Kota Sabang dalam melaksanakan pemeliharaan barang jaminan gadai, yaitu terkait dengan pengelolaan tempat penyimpanan barang jaminan oleh Pegadaian Unit Syariah Kota Sabang masih terbilang kurang. Disarankan kepada pihak pegadaian agar lebih memperhatikan pemeliharaan dalam pemberian pinjaman dengan sistem yang lebih mudah dan cepat. Disarankan agar mekanisme penyelesaian pertanggung jawaban pada Pegadaian Unit Syariah Sabang dilakukan dengan mekanisme penyelesaian di luar dan di dalam pengadilan. Disarankan agar adanya Memorandum of Understanding (MoU) antara pihak pegadaian dengan Kepolisian Daerah Aceh, Kepolisian Resor Kabupaten/Kota hingga Kepolisian Sektor. 0 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 146623 2025-01-11 14:31:06 2025-01-13 09:06:11 machine generated