Karza Marliansyah Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Fakultas Hukum 2025 id Indonesia

Skripsi

Tindak pidana pencemaran nama baiik melalui elekteronik diatur dalam Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum. Di era digital sekarang, tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik masih terus terjadi yang menyebabkan kerugian pribadi maupun sekelompok orang. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik, kendala dalam penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik, dan penanggulangan yang dilakukan oleh penegak hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah Yuridis Empiris. Data dalam penelitian ini menggunakan data primer yang didapatkan dari penelitian lapangan berupa hasil wawancara dengan responden. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mempelajari buku-buku teks, teori peraturan perundang-undangan dan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tentang tindak pidana pencemaran nama baik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penegakan Hukum terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik dapat dijerat pidana penjara paling lama empat tahun dan/atau denda penghinaan nama baik paling banyak 750 Juta. Kendala dalam penegakan hukum tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik yaitu dalam proses pembuktiannya, segi proses penanganan perkara, personil atau Sumber Daya manusia, sarana prasarana, dan keadaan dilapangan atau masyarakat. Penanggulangan yang dilakukan oleh penegak hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik yaitu dengan upaya pencegahan atau pre-emtif, dapat dikatakan sebagai tahap dalam mengurangi tindak pidana pencemaran nama baik melalui sosial. Penanggulangan secara preventif atau menutup kesempatan seseorang untuk melakukan perbuatan melawan hukum agar tidak mengulangi dan terjadi lagi perkara tersebut. Disarankan untuk penegak hukum agar selalu menghimbau masyararakat dan memberikan upaya yang dapat mencegah terjadinya tindak pidana pencemaran nama baik melalui media digital, disarankan kepada masyarakat agar lebih bijak dan berhati-hati dalam menggunakan sosial media. CRIMINAL LAW DEFAMATION - LAW - CRIMINAL LAW 345.025 6 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 146621 2025-01-11 14:24:04 2025-01-13 09:46:00 machine generated