RATU SYAKIRA ARDISA Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Fakultas Hukum 2025 id Indonesia

Skripsi

Pasal 27 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum”. Namun kenyataan dilapangannya basih banyak orang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, melalui media sosial instagram perbuatan yang melanggar kesusilaan. Sehingga telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku, atas perbuatan tersebut dapat di pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rpl.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana keasusilaan, menjelaskan hambatan penegakan hukum tindak pidana keasusilaan, menjelaskan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pada tindak pidana keasusilaan dalam Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2022/PN Bna dan Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PT Bna. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris. Penelitian ini memperoleh data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan melalui wawancara dengan responden dan informan. Hasil penelitian dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif. Berdasarkan pasal yang dipergunakan dalam surat dakwaan, diketahui bahwa pasal yang didakwakan merupakan pasal kesusilaan yang diatur dalam UU ITE, karena perbuatan asusila yang dilakukan tidak dilakukan secara langsung melainkan melalui perangkat elektronik. Efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum. 3 tahapan tugas hakim dalam membuat putusan pengadilan adalah tahap konstatir, tahap kualifisir, dan tahap konstituir. Pertama, penggunaan Instagram untuk menyebarkan konten asusila menyoroti pentingnya perlindungan norma kesusilaan di dunia maya. Penegakan hukum di ruang digital harus efektif, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan tetap menghormati hak-hak individu, termasuk kebebasan berekspresi. Kedua, penegakan hukum yang efektif membutuhkan sinergi antara tiga unsur utama: profesionalisme aparat, kesesuaian peraturan dengan kebutuhan sosial, dan pembentukan kesadaran hukum di masyarakat. Ketiga unsur ini harus diperkuat secara bersamaan untuk mencapai hasil yang optimal. Ketiga, tahapan dalam pembuatan putusan pengadilan berfungsi lebih dari sekadar prosedur formal. Keberhasilan dalam setiap tahapan bergantung pada ketelitian dan objektivitas hakim, yang pada akhirnya menghasilkan keputusan yang adil dan sah, serta memperkuat keadilan dan kepastian hukum. CRIMINAL LAW LAW ENFORCEMENT - LAW 345.052 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 146617 2025-01-11 14:17:15 2025-01-13 10:28:10 machine generated