Shari Riza Lianda Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Fakultas Ilmu Sosial dan Politik 2025 id Indonesia

Skripsi

ABSTRAK Untuk memenuhi kebutuhan energi listrik di Aceh, pemerintah merencanakan pembangunan PLTA Tampur-I di Desa Lesten, Kabupaten Gayo Lues. Gubernur Aceh menerbitkan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) melalui Keputusan Nomor 522.51/DPMPTSP/1499/IPPKH/2017 yang memungkinkan PT. Kamirzu menggunakan 4.407 hektar awasan hutan, termasuk dalam Kawasan Ekosistem Leuser. Tindakan ini mendorong WALHI Aceh, awasan HakA dan awasan pengacara, menggugat keputusan tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi awasa yang memengaruhi kemenangan gugatan terhadap pembangunan PLTA Tampur-I serta mengeksplorasi proses dan kepentingan politik di balik proyek tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan awasa pengumpulan data primer berupa wawancara, observasi, dokumentasi dan data sekunder melalui dokumentasi/kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gugatan WALHI didasarkan pada sebelas awasan hukum utama, termasuk pelampauan kewenangan oleh gubernur, cacat yuridis, ketidaksahihan awasan rative, dan pelanggaran kewajiban hukum oleh PT. Kamirzu. Selain itu, pembangunan PLTA Tampur-I berpotensi menyebabkan kerusakan lingkungan serius, terutama karena proyek ini berada di awasan rawan gempa dan hutan yang dilindungi. WALHI juga mengungkap bahwa kebutuhan energi listrik Aceh sebenarnya dapat dipenuhi oleh pembangkit yang ada, sehingga pembangunan PLTA lebih berorientasi pada kepentingan ekonomi dan politik dibandingkan kebutuhan nyata. Penelitian ini menegaskan bahwa keputusan pembangunan PLTA Tampur-I mengabaikan prinsip kepastian hukum, asas kehati-hatian lingkungan, dan perlindungan hutan konservasi. Kepentingan ekonomi mendominasi proses pengambilan keputusan, meskipun berisiko besar terhadap kelestarian lingkungan dan keberlanjutan awasan hutan Aceh. Kata kunci: PLTA Tampur-I, WALHI, IPPKH, gugatan hukum, kepentingan politik. POLITICAL ACTION GROUPS 322.4 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 146389 2025-01-10 09:40:42 2025-01-10 10:08:46 machine generated