Electronic Theses and Dissertation

ABSTRAK


Penelitian ini berjudul “Kebijakan Komunikasi Prabencana (Analisis isi Qanun Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Penanggulangan Bencana Pasal 10 dan 11). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran komunikasi prabencana dalam kebijakan Qanun No. 5 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana, khususnya Pasal 10 dan 11. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi dengan pendekatan kuantitatif, yang melibatkan pengkodean frekuensi kata dan konsep terkait kebijakan komunikasi bencana. Penelitian ini mendasarkan analisisnya pada Kerangka Kerja Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana 2015-
2030, dengan fokus pada empat prioritas utama: memahami risiko bencana, penguatan tata kelola risiko bencana, investasi dalam pengurangan risiko bencana, dan peningkatan manajemen risiko. Dari hasil uji reabilitas antar-coder dengan tingkat reliabel sebesar 87%. Berdasarkan hasil analisis pada aspek tata urutan dasar hukum didapatkan bahwa Qanun nomor 5 Tahun 2010 pasal 10 dan 11 telah sessuai dengan tata urutan dasar hukum dengan persentase 100%. Dalam aspek muatan isi, aspek yang paling banyak dimuat dalam kedua pasal yang diteliti sesuai dengan 4 prinsip kerangka kerja sendai yaitu mengenai tata kelola bencana dengan persentase
55,5%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan komunikasi prabencana di Aceh belum optimal. Kurangnya kolaborasi antara lembaga-lembaga terkait serta minimnya pelatihan dan pendidikan untuk masyarakat menjadi hambatan dalam meningkatkan kesiapsiagaan bencana. Selain itu, belum terintegrasinya kebijakan dengan pendekatan lokal memperlemah efektivitas kesiapsiagaan bencana.

Kata Kunci: Kebijakan komunikasi, komunikasi prabencana, Qanun, pemangku kepentingan.

ABSTRACT This research is entitled "Pre-Disaster Communication Policy (Content Analysis of Qanun Number 5 of 2010 Concerning Disaster Management Chapter 10 and 11). This study aimed to analyze the role of pre-disaster communication in the policy of Qanun Number 5 of 2010 on Disaster Management, specifically Chapter 10 and 11. The research used content analysis with a quantitative approach and involved coding of word frequency and concepts related to disaster communication policy. This analysis based on the Sendai Framework to Disaster Risk Reduction 2015-2030, focusing on four main priorities: understanding disaster risk, strengthening disaster risk governance, investing in disaster risk reduction, and enhancing disaster management. From the results of the inter-coder reliability test with a reliable level of 87%. Based on the results of the analysis on the aspect of the basic legal order, it found that Qanun Number 5 of 2010 chapter 10 and 11 were in accordance with the basic legal order with a percentage of 100%. In terms of content, the most widely included aspect in the two chapters studied was appropriate with the 4 principles of the Sendai framework, namely regarding disaster governance with a percentage of 55.5%. The results showed that pre-disaster communication policy in Aceh was not yet optimal. Lack of collaboration between relevant institutions and insufficient training and education for the public hinder the improvement of disaster preparedness. Furthermore, the lack of integration between policies and local approaches weakens disaster preparedness effectiveness. Keywords: communication policy, pre-disaster communication, Qanun, stakeholders.