<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<modsCollection xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://www.loc.gov/mods/v3" xmlns:slims="http://slims.web.id" xsi:schemaLocation="http://www.loc.gov/mods/v3 http://www.loc.gov/standards/mods/v3/mods-3-3.xsd">
<mods version="3.3" id="146019">
 <titleInfo>
  <title>PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK KORBAN PELECEHAN SEKSUAL (STUDI REFLEKTIF DI UPTD PPA KOTA BANDA ACEH)</title>
 </titleInfo>
 <name type="Personal Name" authority="">
  <namePart>Rila Maulissa</namePart>
  <role>
   <roleTerm type="text">Primary Author</roleTerm>
  </role>
 </name>
 <typeOfResource manuscript="no" collection="yes">mixed material</typeOfResource>
 <genre authority="marcgt">bibliography</genre>
 <originInfo>
  <place>
   <placeTerm type="text">Banda Aceh</placeTerm>
   <publisher>Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Sosiologi</publisher>
   <dateIssued>2025</dateIssued>
  </place>
 </originInfo>
 <language>
  <languageTerm type="code"></languageTerm>
  <languageTerm type="text"></languageTerm>
 </language>
 <physicalDescription>
  <form authority="gmd">Skripsi</form>
  <extent></extent>
 </physicalDescription>
 <note>ABSTRAK&#13;
       Penelitian ini, membahas tentang perlindungan terhadap anak korban pelecehan seksual di Kota Banda Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisi terkait bentuk-bentuk perlindungan terhadap anak korban pelecehan seksual di Kota Banda Aceh, serta strategi yang digunakan oleh UPTD PPA Kota Banda Aceh dalam menekan kasus pelecehan seksual di Kota Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan teori Legal System oleh Lawrence Friedman, dimana membahas terkait tiga kompenen yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu hukum dilakukan. Tiga komponen tersebut yakni, Struktur hukum (legal structure), Isi Hukum (legal substancy), dan Budaya Hukum (legal culture). Metode yang digunakan ialah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap lembaga penegak hukum tentang perlindungan anak salah satunya UPTD PPA Kota Banda Aceh memiliki keterkaitan antara struktur hukum, substansi dan kultur hukum dalam masyarakat. Hal ini disebabkan ketiga komponen di atas sangat mempengaruhi jalan kerjanya suatu hukum dalam masyarakat. Secara struktur UPTD PPA Kota Banda Aceh perlu memiliki kecukupan dalam sumber daya manusia dan fasilitas saat menangani kasus dan memberikan perlindungan pada korban. Jika tidak memiliki sumber daya manusia dan fasilitas yang cukup lembaga tidak dapat memberikan perlindungan secara optimal. UPTD PPA Kota Banda Aceh juga harus menggunakan sebuah kebijakan berupa Qanun Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak agar memiliki fundasi kuat dalam menjalankan mekanisme perlindungan. Mekanisme perlindungan juga dibutuhkan persetujuan dan dukungan dari masyarakat. Karena masyarakat dapat membantu mempercepat proses hukum dan menyelamatkan korban dari situasi yang membahayakan.&#13;
&#13;
&#13;
Kata kunci: Pelecehan seksual, Perlindungan Anak, Struktur Hukum&#13;
&#13;
</note>
 <note type="statement of responsibility"></note>
 <classification>0</classification>
 <identifier type="isbn"></identifier>
 <location>
  <physicalLocation>ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala</physicalLocation>
  <shelfLocator></shelfLocator>
 </location>
 <slims:digitals/>
</mods>
<recordInfo>
 <recordIdentifier>146019</recordIdentifier>
 <recordCreationDate encoding="w3cdtf">2025-01-09 08:04:36</recordCreationDate>
 <recordChangeDate encoding="w3cdtf">2025-01-09 09:36:29</recordChangeDate>
 <recordOrigin>machine generated</recordOrigin>
</recordInfo>
</modsCollection>