<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<modsCollection xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://www.loc.gov/mods/v3" xmlns:slims="http://slims.web.id" xsi:schemaLocation="http://www.loc.gov/mods/v3 http://www.loc.gov/standards/mods/v3/mods-3-3.xsd">
<mods version="3.3" id="145987">
 <titleInfo>
  <title>ANALISIS KEBIJAKAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN PROVINSI ACEH TERHADAP LAPORAN PELANGGARAN PADA TAHAPAN PERHITUNGAN SUARA PEMILU TAHUN 2024</title>
 </titleInfo>
 <name type="Personal Name" authority="">
  <namePart>DEWI ANGGRIANI</namePart>
  <role>
   <roleTerm type="text">Primary Author</roleTerm>
  </role>
 </name>
 <typeOfResource manuscript="no" collection="yes">mixed material</typeOfResource>
 <genre authority="marcgt">bibliography</genre>
 <originInfo>
  <place>
   <placeTerm type="text">Banda Aceh</placeTerm>
   <publisher>Fakultas FISIPOL</publisher>
   <dateIssued></dateIssued>
  </place>
 </originInfo>
 <language>
  <languageTerm type="code"></languageTerm>
  <languageTerm type="text"></languageTerm>
 </language>
 <physicalDescription>
  <form authority="gmd">Skripsi</form>
  <extent></extent>
 </physicalDescription>
 <note>ABSTRAK&#13;
Latar belakang penelitian ini adalah tingginya jumlah laporan pelanggaran yang mencerminkan kompleksitas pengawasan pemilu, yang berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap integritas proses demokrasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslih) Provinsi Aceh dalam menangani laporan pelanggaran pada tahap perhitungan suara Pemilu 2024. Fokus penelitian mencakup efektivitas kebijakan dan hambatan dalam pelaksanaannya, dengan menggunakan teori kebijakan publik Charles O. Jones (goals, plans, programs, decisions, effects). Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Panwaslih telah mengadopsi kebijakan strategis seperti penggunaan aplikasi teknologi (Siwaslu dan Sigap Lapor) untuk mempercepat pelaporan dan meningkatkan transparansi. Program pendidikan masyarakat melalui Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) juga efektif dalam mendorong partisipasi publik. Meski demikian, terdapat hambatan signifikan dalam pelaksanaan kebijakan ini, seperti keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur yang belum memadai, koordinasi yang lemah antara lembaga terkait, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengawasan pemilu, serta konflik horizontal antar partai politik. Hambatan-hambatan ini menjadi tantangan besar dalam memastikan proses pemilu yang transparan dan adil. Kesimpulannya, kebijakan yang diterapkan Panwaslih telah menunjukkan hasil yang positif dalam meningkatkan akuntabilitas proses pemilu. Namun, diperlukan perbaikan di beberapa aspek, termasuk pelatihan lebih lanjut untuk staf, peningkatan infrastruktur, dan penguatan kerja sama antar pemangku kepentingan. Saran penelitian mencakup optimalisasi teknologi dalam pengawasan, peningkatan edukasi masyarakat, serta penyederhanaan birokrasi untuk penanganan laporan yang lebih cepat dan efektif.&#13;
Kata kunci: Kebijakan Panwaslih Aceh, Pelanggaran Pemilu, Perhitungan Suara, Pemilu 2024&#13;
</note>
 <note type="statement of responsibility"></note>
 <classification>0</classification>
 <identifier type="isbn"></identifier>
 <location>
  <physicalLocation>ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala</physicalLocation>
  <shelfLocator></shelfLocator>
 </location>
 <slims:digitals/>
</mods>
<recordInfo>
 <recordIdentifier>145987</recordIdentifier>
 <recordCreationDate encoding="w3cdtf">2025-01-08 21:17:04</recordCreationDate>
 <recordChangeDate encoding="w3cdtf">2025-01-09 09:15:15</recordChangeDate>
 <recordOrigin>machine generated</recordOrigin>
</recordInfo>
</modsCollection>