Ahmad Akzia Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Fakultas Hukum 2025

Skripsi

Undang-Undang Pemerintah Aceh Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh Pasal 24 ayat (1) huruf a UUPA “Membentuk Qanun Kabupaten/Kota yang dibahas dengan Bupati/Walikota untuk mendapat persetujuan bersama”. Istilah Peraturan Daerah di Aceh disebut dengan qanun Aceh untuk peraturan daerah Provinsi dan qanun Kabupaten /Kota untuk Peraturan daerah Kabupaten/Kota. Pembentukan qanun Kabupaten/Kota juga merupakan kewenangan yang diberikan kepada pemerintahan Kabupaten/Kota di Aceh dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah. Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan pelaksanaan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakya Kota Banda Aceh dari tahun 2020-2023, banyaknya anggapan publik pelaksanaan fungsi legislasi DPRK Banda Aceh belum optimal dan kualitas produk hukum yang relatif rendah. Optimalnya kinerja DPRK Banda Aceh sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan fungsi legislasi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, dengan sumber data adalah data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier (penunjang). Data yang diperoleh baik dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier akan dinalisis dengan pendekatan kualitatif. DPRK Banda Aceh telah menjalankan fungsinya yaitu sebanyak 26 usulan raqan dari DPRK dan 35 usulan dari eksekutif. dalam merealisasikan raqan tersebut, hanya 5 raqan dari DPRK dan 8 raqan dari eksekutif yang berhasil disahkan dari 61 Raqan yang ada dalam prolek tahun 2020-2023. Adapun yang menjadi faktor penghambat dan pendukungnya adalah rendahnya political will untuk merealisasikan raqan menjadi qanun ketidaksiplinan dalam menghadiri rapat pembahasan qanun dan tidak realistisnya jumlah dari usulan qanun dengan kemampuan penyelesaian yang dimiliki. Kemudian faktor pendukung diantaranya rancangan qanun yang sudah sesuai dengan arahan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, adanya urgensi, desakan dan dukungan masyarakat dikeluarkannya qanun tersebut. Disarankan DPRK Banda Aceh agar dapat menjalankan fungsi legislasinya dengan baik dalam program legislasi seperti perencanaan pembentukan qanun melalui program legislasi harus direncanakan dengan sebaik- baiknya. Serta melakukan penyelarasan dengan walikota terkait waktu agar mendapatkan waktu yang efektif dalam membahas isi rancangan qanun. 0 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 145921 2025-01-08 16:02:44 2025-01-09 08:41:17 machine generated